Berita Jawa Tengah
Gus Yasin Gagal Jadi Ketua Umum di Muktamar IX, Ini Kata Ketua DPW PPP Jateng
Gagalnya Gus Yasin yang juga Wakil Gubernur Jawa Tengah ini karena regulasi yang tertuang dalam AD/ART partai.
Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: deni setiawan
lihat foto
TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Gagalnya Taj Yasin Maimoen dalam bursa calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) disayangkan banyak pihak.
Termasuk di dalamnya adalah pengurus DPW PPP Jateng.
Ketua DPW PPP Jateng, Masruhan Samsurie menuturkan, gagalnya Gus Yasin yang juga Wakil Gubernur Jawa Tengah ini karena regulasi yang tertuang dalam AD/ART partai.
Baca juga: DPRD Jateng Terima Green Leadership Nirwasita Tantra, Dinilai Peduli Pelestarian Lingkungan
Baca juga: Temukan 100 Titik Lubang Jalan di Jalan Pantura Demak, Bina Marga Jateng Kebut Penambalan
Baca juga: Bulog Jateng Pastikan Stok Beras Mencukupi Sepanjang Libur Natal dan Tahun Baru
Baca juga: Rest Area Jalan Tol akan Jadi Fokus Operasi Penegakan Prokes di Jateng selama Libur Nataru
"Peserta muktamar memahami aturan, tapi memang banyak yang menyayangkan potensi Gus Yasin yang pada akhirnya terbentur aturan."
"Jadi akhirnya bisa dimaklumi," kata Masruhan kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (23/12/2020).
Meskipun demikian, ia berharap Gus Yasin bisa masuk jajaran pengurus DPP PPP.
Anggota Komisi A DPRD Jateng ini bertekad akan membawa Gus Yasin masuk ke jajaran pengurus.
"Kami akan memperjuangkannya," tandasnya.
Menurutnya, ada sejumlah kader potensial PPP dari Jawa Tengah yang memiliki posisi atau jabatan di DPP.
Semisal posisi Sekjen masih dipegang Arsul Sani yang merupakan anggota DPR RI dari Jawa Tengah.
Kemudian, Arwani Thomafi yang dinilai memiliki sentimen positif dalam Muktamar tersebut.
Seperti diketahui, pada pemilihan Ketua Umum saat Muktamar IX, perwakilan dari Jawa Tengah sempat menginterupsi jalannya rapat terkait aturan pencalonan ketua umum.
Aturan yang ada bisa menjadi aral rintangan Gus Yasin maju jadi calon ketum.
Satu poin yang diprotes yakni aturan calon ketua umum harus pernah menjabat sebagai pengurus DPP atau ketua DPW sekurang-kurangnya satu masa bakti penuh atau satu periode.
Perwakilan DPW PPP Jateng meminta agar frasa selama sekurang-kurangnya satu masa bakti penuh dihapuskan.
