Berita Jawa Tengah

Pemkab Batang Gandeng KPK, Hadapi Pengusaha Nakal yang Enggan Setor Pajak

Bahkan hingga kini beberapa pengusaha nakal masih ada yang menyangkal kalau alat tersebut dimatikan, untuk menghindari pajak.

Penulis: budi susanto | Editor: deni setiawan
TRIBUN BANYUMAS/BUDI SUSANTO
Bupati Batang, Wihaji. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, BATANG - Genjot pendapatan di sektor pajak, Pemkab Batang menggandeng KPK

Kerja sama tersebut dilakukan guna penertiban pajak di Kabupaten Batang

Pasalnya banyak Wajib Pajak yang sengaja tak membayar kewajiban tersebut. 

Bahkan menurut Bupati Batang, Wihaji, pengusaha rumah makan sengaja menghindari pembayaran pajak. 

Baca juga: Butuh Delapan Jam Evakuasi, Tiga Pemuda Tersesat Saat Mendaki Gunung Prau, Mereka Warga Batang

Baca juga: Biar Warga Bisa Bekerja di KIT Batang, Pemkab Bersiap Buka Program Pendidikan Paket C

Baca juga: Masih Banyak Warung Jual Rokok Ilegal di Batang, Ini Rencana Pemkab Mengatasinya

Baca juga: 50 Kilometer Jalan Pantura Batang Minim Penerangan, Bikin Pengendara Was-was, Begini Respon Dishub

"Padahal kami sudah memasang tapping box di sejumlah rumah makan."

"Namun alat tersebut sengaja dimatikan," paparnya kepada Tribunbanyumas.com, Sabtu (5/12/2020).

Meski dimatikan, dijelaskan Bupati Wihaji, alat tersebut tetap bisa menerjemahkan aktivitas keuangan. 

"Saat dihidupkan kembali, alat itu juga akan mendeteksi berapa lama tak dihidupkan."

"Selain itu sistem akan menghitung rata-rata pajak dari pengunjung," paparnya. 

Dia menjelaskan, sistem tidak bisa dibohongi meski alat tersebut dimatikan. 

"Bahkan hingga kini beberapa pengusaha nakal masih ada yang menyangkal kalau alat tersebut dimatikan, untuk menghindari pajak," jelasnya. 

Untuk itu, Bupati Wihaji menegaskan, Pemkab Batang berkoordinasi dengan KPK guna melakukan penertiban. 

"Nantinya biar KPK yang bertindak, guna menertibkan pihak yang sengaja menghindari kewajiban membayar pajak," ujarnya. 

Ditambahkannya, Pemkab Batang menargetkan pendapatan sektor pajak termasuk dari rumah makan pada 2020 mencapai Rp 215 miliar. 

"Kerja sama dengan KPK juga untuk mendapat target pajak."

"Karena pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tambahnya. (Budi Susanto)

Baca juga: 503 Warga Banjarnegara Mengungsi, BPBD: Ada Pergerakan Tanah di 9 Desa

Baca juga: Longsor Terjadi di Beji Banjarmangu, Jalur Banjarnegara-Pekalongan Sempat Terputus

Baca juga: Cegah Tertular Covid-19, Polres Banjarnegara Ingatkan Sopir Angkot dan Angkudes Terapkan Prokes

Baca juga: Cuci Darah Tak Perlu Lagi Antre Lama, RSUD Banjarnegara Tambah Mesin dan Kamar Khusus Hemodialisa

Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved