Wakil Wali Kota Tegaskan Tak ada PSBB Jilid 2 di Kota Tegal

TRIBUNBANYUMAS.COM, TEGAL - Wakil Wali Kota Tegal Muhamad Jumadi menegaskan tidak ada kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid 2 di Kota Tegal.

Hal itu disampaikan Jumadi, merespon banyak informasi liar di media sosial yang menyatakan Kota Tegal bakal menerapkan PSBB jilid 2.

"Tidak ada PSBB. Pemerintah Kota Tegal mengambil kebijakan pengetatan, dalam artian, tidak ada kerumunan-kerumunan warga yang tidak terkontrol," kata Jumadi, Senin (28/9/2020).

• Masih Antar Penumpang, Tukang Becak Positif Covid-19 di Kota Tegal Ini Akhirnya Mau Jalani Isolasi

• Kantongi Alat Bukti, Hari Ini Polda Jateng Tetapkan Tersangka Kasus Konser Dangdut di Kota Tegal

• Cegah Kerumunan Warga, Pemkot Tegal Padamkan Lagi Lampu di Area Alun-alun Mulai Pukul 18.00

Jumadi menjelaskan, pihaknya mengantisipasi dan menghindari potensi terjadinya kerumunan.

Kebijakan yang keluar berupa penutupan sementara objek wisata selama Oktober 2020.

Kemudian, pemadaman lampu jalan di pusat keramaian yang ada di Kota Tegal.

Menurutnya, segala bentuk kegiatan yang memicu kerumunan warga, dihindari dan dilarang.

Meski begitu, hajatan pernikahan dan sunatan tetap diperbolehkan asalkan tidak menambah hiburan.

"Kalau hajatan saja, ya boleh. Gak boleh kami menahan orang mau menikah, mau nyunatin. Tetapi, dibatasi hanya 30 orang saja pengunjungnya. Tidak boleh lebih dari 30 orang," jelasnya.

• Bukan Tes Swab, Pemkab Banyumas dan FKPP Sepakati Screening Kesehatan untuk Cegah Klaster Ponpes

• Bertambah 63 Orang, Santri Positif Covid-19 di Ponpes Karangsuci Banyumas Menjadi 190 Orang

• Seusai Jalani Sanksi Menyapu Makam Pahlawan, 3 Warga Kota Semarang Dikarantina di Rumdin Wali Kota

Jumadi mengimbau warga tak menyebarkan berita bohong atau hoaks. Terutama, kabar penerapan PSBB jilid 2 di media sosial yang mengakibatkan banyak warga cemas, takut, juga galau.

Jumadi pun tak segan mengambil tindakan hukum kepada siapapun yang memberitakan kabar bohong terhadap kebijakan Pemerintah Kota Tegal.

"Ini penting. Kepada siapapun, dilarang menyebarkan berita bohong. Dilarang menyebarkan berita hoaks. Terkait kebijakan pemerintah, harus konfirmasi kepada Pemerintah Kota Tegal. Bisa ke wali kota, bisa ke saya, dan bisa ke sekda," ungkapnya. (*)