Ahok Usulkan Kementerian BUMN Dibubarkan, Ini Alasannya

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengusulkan pemerintah membubarkan Kementerian BUMN. Menurut dia, banyak tata kelola perusahaan negara selama ini tidak efisien.

Pria yang kini akrab disapa BTP ini menuturkan, tata kelola yang buruk ini juga dirasakannya langsung setelah masuk dalam lingkaran BUMN, atau setelah ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Dia mengusulkan, ratusan BUMN yang ada saat ini lebih baik dikelola dengan benar-benar profesional dan jauh dari kepentingan politis.

Indonesia bisa meniru apa yang dilakukan Pemerintah Singapura dengan membentuk Temasek.

"Harusnya, Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," ucap Ahok, dikutip dari tayangan yang diunggah akun YouTube POIN dan dilihat pada Rabu (16/9/2020).

• Ahok : Kalau Gaji Gede di Pertamina lah, Namun Enakan Jadi Gubernur

• Ahok Disebut Jadi Komisaris Rasa Dirut, Begini Komentar Wamen BUMN

• Beli BBM di SPBU Pertamina Dapat Cashback 30 Persen, Begini Caranya

Dia mencontohkan, di Pertamina saja, jabatan direksi ataupun komisaris sangat kental dengan lobi-lobi politis dan bagi-bagi jabatan.

"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua main lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata Ahok.

Ahok mengeklaim, dirinya juga tak hanya duduk manis dengan jabatan Komut Pertamina. Dia merasa terpanggil untuk melakukan perbaikan.

Salah satunya, mengusulkan jabatan lewat lelang terbuka. Menurut Ahok, Indonesia membutuhkan lebih banyak pekerja yang bekerja secara jujur untuk disebar di perusahaan-perusahaan BUMN seperti Pertamina.

"Yang utama adalah jujur karena kejujuran dan loyalitas itu tidak ada sekolahnya. Kalau kamu punya itu, kamu sampai tua pun tidak mungkin suci. Kita berdoalah supaya di Indonesia itu ladangnya bisa siap untuk benih-benih baik ditaburkan," tutur Ahok.

Gaji besar di Pertamina

Banyak praktik tata kelola Pertamina yang, menurut Ahok, sangat tidak efisien. Mantan Bupati Belitung Timur ini menyinggung soal gaji di Pertamina yang, menurut dia, tidak masuk akal dalam pengelolaan perusahaan.

• Dragan Mulai Siapkan Skema Permainan PSIS Semarang Tanpa Bruno Silva

• Dapat Souvenir Uang Pecahan Rp 75 Ribu, Ini Permintaan Bupati Kebumen ke BI Jateng

• 5 Hari Pencarian, Tim SAR Temukan Mahasiswa Asal Banyumas yang Tenggelam di Pantai Logending

Sejak menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, dia sering mendapati pejabat Pertamina masih menerima fasilitas gaji besar meskipun jelas-jelas sudah dicopot dari jabatannya.

"Tapi, masa (jabatan) dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya, gaji mengikuti jabatan Anda kan. Mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp 75 juta. Dicopot, enggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih," tukas Ahok.

Sebelumnya, Ahok mengaku akan berupaya membuat Pertamina semakin transparan. Dia tak ingin ada lagi yang ditutup-tutupi.