Bisnis dan Keuangan

Kemenkeu Sebut Subsidi LPG, BBM dan Listrik Belum Tepat Sasaran

subsisi LPG 3 kilogram (kg), subsidi BBM jenis solar, dan subsidi listrik hingga saat ini masih belum tepat sasaran.

Editor: Rival Almanaf
DOKUMENTASI PT PLN
ILUSTRASI - Petugas sedang memeriksa di meteran listrik. 

TRIBUNBANYUMAS.COM - Kementerian Keuangan melaporkan, penyaluran subsisi LPG 3 kilogram (kg), subsidi BBM jenis solar, dan subsidi listrik hingga saat ini masih belum tepat sasaran.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan untuk itu pemerintah perlu melakukan transformasi kebijakan penyaluran subsidi.

Pasalnya, hingga saat ini, lebih banyak penduduk yang masuk kategori penduduk kaya yang menikmati subsidi LPG 3 kg dibanding penduduk miskin.

"40 persen penduduk termiskin menikmati 36,4 persen dari budget subsidi."

Hanya Bermoda Cinta, Pemuda Ini Nikahi Dua Gadis Sekaligus

Bendera PDIP Dibakar, Megawati Instruksikan Kader Rapatkan Barisan

Liverpool Juara! Butuh 30 Tahun dan Lewati Ribuan Laga

Motif dan Kronologi Abu Rara Tikam Wiranto Terbongkar Jelas Setelah Divonis 12 Tahun Penjara

"Tetapi 40 persen penduduk terkaya malah menikmati hampir 40 persen dari budget subsidi," jelas Febrio ketika melakukan rapat dengan Badan Anggaran RI, Kamis (25/6/2020).

Menurut Febrio, reformasi penyaluran subsidi harus segera dilakukan.

Pasalnya, dengan skema subsidi terbuka untuk LPG 3 kg dan BBM solar seperti yang berlaku saat ini terjadi pemborosan pada anggaran.

Sebab, tak hanya membebani anggaran dari sisi impor yang terus membengkak dan harga komoditas yang bergejolak, di sisi lain kebutuhan subsidi terus meningkat.

Dari sisi realisasi, kata Febrio penyaluran subsidi berbasis orang sama seperti program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu Indonesia pintar (KIP), dan bantuan sosial (bansos) lainnya lebih baik dibandingkan penyaluran subsidi energi.

Oleh karenanya, Febrio mengungkapkan pemerintah mengusulkan skema penyaluran subsidi energi pada tahun 2021 berbasis orang atau sama seperti program bansos.

Pengubahan skema penyaluran, dikatakan Febrio juga karena kurang efisien lantaran selalu menimbulkan masalah kurang bayar yang menjadi piutang pemerintah kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) setiap tahunnya.

"Ini harus dibenerin, di-reform. Ini sesuatu yang harus dilakukan segera jangan ditunda lagi, ini harapan kita," kata Febrio.

Menanggapi hal tersebut, anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Gerindra El Nino Husein menyinggung soal ketepatan data penerima manfaat, khususnya 40 persen yang berada pada desil paling bawah.

Sehingga penyaluran subsidi energi benar-benar tepat sasaran.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved