74 Persen Warga Purbalingga Belum Lakukan Sensus Penduduk, BPS Bakal Minta Bantuan Ketua RT

"Kami juga akan mendata dampak Covid-19 terhadap ketenagakerjaan."

"Ini akan dilakukan oleh Survei Angkatan Kerja Nasional (Saknas) pada Agustus 2020,” tuturnya.

Di sisi lain, BPS Kabupaten Purbalingga juga mendapat kabar gembira bahwa aplikasi berbasis One Touch Statistic (OTS) yang telah dibuatnya mendapatkan apresiasi dari Kemenpan-RB.

OTS tersebut lolos hasil seleksi administrasi kompetisi inovasi pelayanan publik. 

“Untuk membenahi data pangan terutama memperbaiki luas panen padi dan jagung, kami menggunakan teknologi satelit dan aplikasi berbasis Android."

"Itu dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA)."

"Metode ini etstimasi produksi menjadi lebih akurat dan dapat memperkirakan produksi 3 bulan ke depan."

"Jadi dengan KSA ini, kami bisa melakukan ramalan produksi seperti apa sehingga ketahanan pangan akan terjaga,” paparnya. 

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan, pelayanan bidang pendataan sangat krusial dan penting.

Oleh sebab itu dengan dicanangkannya Pembangunan Zona Intergritas, data BPS semakin baik akurat dan reliable serta dapat dipercaya.

"Segala sesuatu bermula dari data, dengan data yang akurat, insya Allah kebijakan-kebijakan yang akan kami ambil akan sesuai dan tepat sasaran,” tuturnya.

Dia mengatakan, terkait  penyaluran berbagai bantuan untuk para warga yang terdampak Covid-19 sudah cukup maksimal.

Data kemiskinan Kabupaten Purbalingga sesuai data dari BPS ada 15,03 persen.

Sementara masyarakat Purbalingga mendapatkan berbagai bantuan regular yakni PKH, BPNT mencapai 24 persen. 

Setelah terjadinya Covid-19, total bantuan yang diberikan dapat mencukupi hampir 76 persen dari seluruh kepala keluarga di Purbalingga.