Tarif Pelatihan Kartu Prakerja Tidak Wajar, Pelatihan Ojol Rp 1 Juta, Hipmi: di Google Gratis

Bantuan lainnya, yakni survei kebekerjaan Rp 150.000. Bantuan ini hanya akan diberikan sekali seumur hidup untuk peserta.

Terpisah Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira mengkritik besarnya alokasi dana untuk membiayai pelatihan di Kartu Prakerja 2020.

Menurut dia, dana sebesar Rp 5,6 triliun untuk biaya pelatihan online Kartu Prakerja mencakup lebih dari 25 persen dari Rp 20 triliun yang dianggarkan.

Pelatihan yang ada di program tersebut tidak gratis, melainkan biayanya ditanggung oleh pemerintah.

Untuk bisa mengikuti pelatihan secara online, peserta harus melunasi biaya pelatihan atau kursus yang dipilih.

Padahal di sisi lain, kata dia, banyak pelatihan serupa namun gratis yang tersedia melalui internet.

"Pelatihan Kartu Prakerja seharusnya bisa diakses gratis, jadi tidak perlu bayar."

"Untuk materinya juga sudah banyak di Google," ujar Anggawira, seperti keterangannya, Minggu (19/4/2020).

Anggawira berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu turun tangan, memeriksa mekanisme penunjukan mitra penyelenggara pelatihan Kartu Prakerja.

Dia menilai, BPK perlu melakukan audit terhadap anggaran Kartu Prakerja.

"Di sisi lain untuk penetapan kriteria penerima dan seleksinya perlu diperjelas, dalam hal ini pelibatan asosiasi dunia usaha seperti Kadin dan Himpi adalah mutlak karena posisi dunia usaha adalah user, jangan sampai pelatihan ini mubazir karena tidak match dengan kebutuhan, jadi kami harapkan ada skema link and match," ujar Anggawira. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kursus Kartu Prakerja, Pelatihan Ojol Rp 1 Juta hingga Ngetik MS Word Rp 500.000",