Ketua PBNU Minta Kartu Prakerja Dikaji Ulang, Nilai Banyak Timbulkan Mudarat dan Syubhat

"Program Kartu Prakerja dengan anggaran Rp20 triliun ini menjadi mudarat dan syubhat di tangan orang-orang yang tidak tepat. Program ini penuh conflict interrest dan hanya berputar di segelintir orang, sedangkan masyarakat Indonesia hanya dijadikan user."

TRIBUNBANYUMAS.COM - Kartu Prakerja merupakan satu di antara program pemerintahan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo guna mengurangi angka pengangguran.

Program Kartu Prakerja juga digencarkan di tengah pandemi virus corona di Tanah Air.

Namun, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin Abdurrahman yang akrab disapa Gus Aiz, menilai program pemerintah beranggaran Rp20 triliun ini banyak menimbulkan mudarat (kerugian) dan syubhat (keragu-raguan antara yang halal dan haram).

Karena itu, cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Hadratussyekh, KH Hasyim Asyari, ini meminta agar program Kartu Prakerja segera dihentikan dan dikaji ulang.

• DPRD Jateng Setujui Anggaran Rp2,2 Triliun untuk Penanganan Virus Corona. Begini Rinciannya

• Paling Lambat 23 April, Begini Cara Agar Warga Jateng di Jabodetabek yang Tidak Mudik Dapat Bantuan

• Cerita Nenek Berusia 72 Tahun, Pasien Sembuh dari Virus Corona: Kuncinya Tenang, Ikhlas dan Tawakal

• Napi di Lapas Ini Produksi Ribuan Face Shield untuk Tenaga Medis, Belajar dari Tutorial Youtube

"Program Kartu Prakerja dengan anggaran Rp20 triliun ini menjadi mudarat dan syubhat di tangan orang-orang yang tidak tepat."

"Mumpung belum terlalu jauh, harus dihentikan untuk ditata ulang lagi. Sangat mungkin disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan."

"Di mana itu dapat merugikan masyarakat dan negara. Apalagi dikelola secara arogan dan keminter," katanya melalui pesan singkat, Senin (20/4/2020).

Program ini menelan total anggaran sebesar Rp20 triliun, yang mana Rp5,6 triliun di antaranya diperuntukkan bagi pelatihan daring.

Skema penyaluran bantuan dalam bentuk pelatihan berbasis daring untuk pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) ini, dianggap salah kaprah di masa pandemi virus corona.

Secara teknis, Gus Aiz melanjutkan, apa yang dirancang dan digarap oleh tim Kartu Prakerja tidak beda dengan startup, unicorn, decacorn dan sejenisnya.

Yakni, mengolah profile pengguna, memanfaatkan algoritma dan membuat role agent, antara penjual dan pembeli atau penyedia barang dan penyewa.

Ini juga bisa menjadi contoh buruknya pendataan kependudukan di negara ini.

• Kisah Anak Putus Sekolah Jadi Kuli Bangunan di Demak, Rawat Kedua Orangtua yang Alami Gangguan Jiwa

"Program ini penuh conflict interrest yang menelan biaya rakyat puluhan trilliun, dan hanya berputar di segelintir orang, sedangkan masyarakat Indonesia hanya dijadikan user."

"Penerima Pra Kerja dijadikan objek. Jika program ini diteruskan dan semakin tidak terkendali, kedepan dapat dipastikan, masyarakat Indonesia bekerja secara mekanik, yang dikontrol oleh mereka."

"Suudzon saya, tim Kartu Prakerja ini hanya mengejar value dari bisnis teknologi saja, belum lagi ke depan akan disalahgunakan untuk kepentingan politik."

"Jadi masyarakat harus mengawasi secara cermat," katanya.

"Ini sama halnya membayar orang untuk menjadi bodoh. Seharusnya ada upaya yang lebih beradab, kemanusian harus selalu hadir mengontrol kemajuan teknologi, bukan sebaliknya."

"Apalagi hanya dikendalikan oleh segelintir orang," sambungnya