Gubernur se Sulawesi Sepakat Lockdown, Simak Enam Kesepakatan yang Mereka Susun

Hanya saja, dia menegaskan bahwa yang perlu dibatasi hanya pergerakan manusia, bukan barang dan jasa.

Sebab, kebutuhan bahan pokok di Sulut masih sangat tergantung pada daerah lain, terutama dari Sulsel.

“Gas Elpiji 3 kg di Sulut itu semuanya masih dari Makassar dan itu lewat darat. Jadi tidak bisa lakukan pembatasan barang."

"Karena dampaknya bisa lebih berbahaya dari corona. Jika rakyat lapar, itu lebih berbahaya,” jelas Olly.

Sebagai Ketua BKPRS, Olly juga berjanji akan segera bersurat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan alokasi anggaran untuk Sulawesi dalam APBN-P untuk penanganan Covid-19.

Hingga kemarin, sudah dua warga Sulut yang positif terjangkit Corona.

“Kita di Sulawesi harus bahu membahu menghadapi Covid-19. Kami sudah melakukan pengawasan (ODP) pada sekitar 2000-an orang, PDD 15 orang, dan positif 3,” ujar Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi.

Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Longko Djanggola, mengaku sudah meminta “lockdown” diberlakukan sejak tanggal 24 Maret lalu.

"Tangga 24 Maret saya bersurat ke gubernur di Sulawesi tentang perlunya pembatasan lintasan perbatasan dan alhamdulillah sudah disetujui semua."

"Tadinya saya usulkan pembatasan itu hingga jam 10 malam, tapi Gubernur Gorontalo minta dimulai dari jam 6 sampai 18 sore,” kata Longki.

Hingga Senin sore kemarin, sudah 59 orang dari sekitar 20 juta warga Sulawesi dinyatakan positif corona.

Sebagian besar memang ada di Makassar, 50 dari sekitar 8,8 juta warga Sulsel.

Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Tenggara (Sultra) masing-masing tiga dari sekitar 6 juta jiwa warga di dua provinsi ini.

Sulut yang berpenduduk sekitar 2,6 juta jiwa kini memiliki dua positif corona, dan di Sulbar satu positif corona dari sekitar 1,2 juta jiwa penduduk.

Gorontalo yang berpenduduk 1,19 juta jiwa masih aman, alias nol kasus.