Silang Pendapat Antara Jokowi dan Prabowo Soal Pemulangan WNI Mantan Anggota ISIS
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto beda pendapat soal pemulangan WNI mantan anggota ISIS.
TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto beda pendapat soal pemulangan WNI mantan anggota ISIS.
Presiden menyebut tidak ingin 600 warga negara Indonesia (WNI) mantan anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dipulangkan ke Indonesia.
Sementara Prabowo tidak mempermasalahkan pemulangan WNI eks ISIS.
Jokowi menegaskan akan bilang tidak untuk upaya pemulangan itu.
Pembahasan lebih lanjut soal rencana tersebut akan dibahas dalam rapat terbatas (Ratas) dengan kementerian terkait.
"Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum Ratas ya. Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020), diberitakan Tribunnews.com sebelumnya.
• Antisipasi Virus Corona Dinas Kesehatan Periksa 27 TKA China di Cilacap, Begini Hasilnya
• Dampak Konflik Messi dan Abidal di Barcelona, Mantan Bek Perancis Berpotensi Terdepak dari Jabatan
• Kisah Kevin Pemilik Kelamin Ganda di Tegal, Sejak Kecil Disebut Perempuan, Namun Miliki Testis
• Hujan Belum Reda, Ruas Jalan di Kota Pekalongan Tergenang Banjir Diduga Akibat Drainase yang Buruk
Dalam rapat tersebut, Jokowi akan membahas rencana kepulangan WNI eks ISIS secara detail.
Presiden akan meminta kementerian terkait untuk mengkalkulasi dan menghitung plus-minus jika 600 WNI tersebut pulang ke Indonesia.
Jokowi menyampaikan, sampai saat ini semuanya masih dalam proses pembahasan.
"Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan, dan nanti sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. Semuanya masih dalam proses," imbuh Jokowi.
Sementara itu, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto tidak mempermasalahkan pemulangan WNI eks ISIS.
Namun, rencana pemulangan tersebut harus diteliti dulu oleh lembaga yang berwenang.
Ia menyebut, meneliti pemulangan WNI eks ISIS merupakan tugas Badan Intelijen Negara (BIN) dan kepolisian.
"Ya nanti tentunya nanti ada lembaga-lembaga yang diberi wewenang.
Saya kira itu tugas BIN, Kepolisian untuk teliti mereka," ujar Prabowo di Natuna, Rabu (5/2/2020), diberitakan Tribunnews.com sebelumnya.
