Haris Azhar : 100 Hari Jokowi Maruf Belum ada Pencapaian Positif, Selanjutnya akan Lebih Suram

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - 100 Hari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin disebut belum ada pencapaian positif terkait penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar menilai belum ada tanda positif dalam penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia ( HAM) di 100 hari.

Ia menyebut di era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf pelanggaran HAM bukannya dituntaskan tetapi justru bertambah.

"Beban pelanggaran HAM, pelanggaran hukum di masa sebelum Jokowi, enggak ada yang diselesaikan Jokowi.

Tapi di zaman dia (Jokowi) malah justru banyak kasus-kasus baru," kata Haris di Kantor Kejaksaan Agung, Senin (28/1/2020).

• Pawang Ular Tewas Digigit Kobra 5 Meter saat Tengah Atraksi, Keluarga Ungkap Kesaksiannya

• Kisah WNI Bertahan Hidup di Wuhan China Nasi Campur Garam Saat Stok Makanan Menipis

• Ketua KPU Banjarmasin Jadi Tersangka Kasus Pencabulan, Diusulkan Diberhentikan Sementara

• Berkenalan dengan AKP Fandy Setiawan Kasatlantas Polres Cilacap yang Baru Dilantik

Selain kasus HAM, lanjut Haris, penanganan kasus korupsi juga tidak terlihat baik.

Menurut dia, saat ini para koruptor difasilitasi Jokowi melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dulu penanganan korupsi itu dilawan balik sama koruptornya. Tapi jaman Jokowi difasilitasi dengan undang undang yang baru.

Jadi Jokowi sebenernya suporter koruptor gitu," ujarnya.

Selain itu, di era pemerintahan Jokowi, lingkungan dinilai semakin rusak.

Keadilan terhadap masyarakat pun mulai tidak lihat karena ada rencana omnibus law empat Rancangan Undang-undang.

• Video Penelusuran Lokasi Begal Payudara di Cilacap

• Hasil Lengkap Piala FA Arsenal, Chelsea, Manchester United dan Manchester City Langsung Lolos

• Update Terbaru 106 Orang Meninggal Akibat Virus Corona dari Wuhan, Lebih dari 400 Orang Terinfeksi

• Diteror Spanduk Kudu Liga 1, Pelatih PSCS Cilacap Jaya Hartono Ungkap Targetnya di Liga 2

"Untuk pemerataan ekonomi hukum itu harus digunakan untuk melayani orang yang ada di bawah bukan melayani investor," ungkapnya.

Aktivis HAM ini menilai 100 hari pemerintahan Jokowi-Maruf menjadi cermin bagaimana sisa masa kepemimpinan selanjutnya.

"Jadi sebetulnya saya mau bilang bahwa periode Jokowi di 100 hari ini udah jadi cermin bagaimana sisa empat tahun lebih ke depan akan lebih suram," ungkapnya.

"Karena kalau lihat grafik lima tahun lalu juga buruk kan. Jadi ke depan juga bakal tetap buruk dan bahkan mungkin akan lebih buruk," ucapnya.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "100 Hari Jokowi, Pemberantasan Korupsi dan Penegakan HAM Dinilai Tak Ada Tanda Positif",