Trajektori Ekonomi Pasar dan Krisis Kesejahteraan

Hal menarik yaitu kritik Presiden terhadap trajektori ekonomi nasional juga sejalan dengan gagasan tentang “pasar sosial”. Artinya pasar tetap digunakan sebagai mekanisme ekonomi, tetapi negara wajib melakukan koreksi ketika pasar gagal menciptakan keadilan sosial. Dalam konsep ini, negara memiliki legitimasi untuk melakukan intervensi demi melindungi sektor rakyat, menjaga persaingan sehat, dan mencegah monopoli maupun oligopoli.

itu persoalan utama Indonesia hari ini bukan sekadar rendahnya pertumbuhan ekonomi, tetapi arah pertumbuhan itu sendiri. Pertumbuhan tanpa pemerataan hanya akan menghasilkan ketimpangan baru. Investasi tanpa industrialisasi hanya akan memperbesar ketergantungan. Dan liberalisasi tanpa perlindungan nasional hanya akan memperlemah daya tahan ekonomi domestik.

Jadi Kritik Pembangunan Lama

Pidato Presiden juga menjadi kritik terhadap paradigma pembangunan lama yang terlalu percaya bahwa efek kesejahteraan akan otomatis menetes ke bawah. Faktanya, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis memperkuat kelas menengah.

Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, banyak kelompok kelas menengah justru rentan turun kelas akibat biaya hidup, tekanan pekerjaan, dan lemahnya perlindungan ekonomi nasional.

Baca juga: Persijap Jepara Jadi Wakil Tunggal Jawa Tengah di Kasta Tertinggi Sepak Bola Indonesia Musim Depan

Koreksi trajektori sistem ekonomi yang disampaikan Presiden seharusnya tidak dibaca sebagai retorika politik biasa. Ini adalah pengakuan bahwa model pembangunan lama mulai kehilangan daya jawab terhadap persoalan nyata masyarakat. Negara membutuhkan arah baru yang lebih berdaulat, lebih produktif, dan lebih berpihak pada kesejahteraan bersama.

Namun tantangan terbesarnya tetap sama: implementasi. Banyak konsep ekonomi kerakyatan gagal bukan karena idenya buruk, tetapi karena birokrasi lemah, korupsi tinggi, dan kekuatan oligarki terlalu dominan. Tanpa pembenahan struktur kekuasaan ekonomi, perubahan trajektori hanya akan menjadi slogan baru dengan hasil lama.

Koreksi trajektori ekonomi yang disampaikan Presiden akan sia-sia jika negara tetap takut menyentuh akar masalahnya: oligarki ekonomi, kebocoran kekayaan nasional, impor yang membunuh produksi domestik, serta birokrasi yang hidup dari rente dan proyek. Pertumbuhan ekonomi tidak ada artinya ketika kelas menengah jatuh perlahan, petani kehilangan tanah, buruh kehilangan daya beli, dan anak muda kehilangan pekerjaan layak.

 Jika ekonomi terus tumbuh tetapi kemiskinan ikut naik, maka yang gagal bukan sekadar kebijakannya, melainkan arah berpikir negaranya. Sebab, negara yang membiarkan kekayaan nasional menumpuk pada segelintir elite sambil meminta warga negara bersabar, sesungguhnya sedang memelihara ketimpangan sebagai sistem. Kita tentu tidak ingin it uterus terjadi.(*)