Bagian dari Janji Kampanye Prabowo, MBG tak Mungkin Dihentikan

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG-;Pasca OTT KPK terhadap pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah pusat tetap akan menjalankan program makan bergizi gratis (MBG). Pasalnya, MBG merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto yang diklaim perlu dilaksanakan untuk memperbaiki gizi anak sekolah.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan apabila MBG dihentikan justru melanggar undang-undang sekaligus menyalahi janji kampanye yang didengungkan Prabowo.

"Itu janji kampanye. Kalau berhenti maka Pak Presiden melanggar janji, melanggar undang-undang," kata Budiman usai menghadiri dialog bertemakan Kritis Menuju Indonesia Emas atau Cemas? Membaca Kinerja Pemerintah dan Arah Masa Depan Indonesia, yang diadakan di Gedung Art Galeri Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Undip Tembalang, Semarang, Jumat (12/7/2026).

Di sisi lain pihaknya menyadari persoalan dalam pelaksanaan MBG memang perlu dikritik habis-habisan. Meski begitu, ia bilang kritik terhadap MBG lebih baik mengarah pada perbaikan pengelolaan di tiap daerah.

"Kritiknya boleh BG terkait pada perbaikan tata kelola," ungkapnya. 

Lebih lanjut, pihaknya menekankan program MBG perlu diadakan mengingat masyarakat di daerah ada yang kekurangan gizi. Masyarakat juga sedang menghadapi era perubahan zaman yang mana banyak program yang tertinggal dari negara-negara lainnya. 

Budiman bilang masyarakat Indonesia masih tertinggal dalam hal berpikir analogis, tertinggal dalam kemampuan membaca, tertinggal di bidang matematika dan ilmu pengetahuan. 

"Saya katakan masyarakat kita adalah masyarakat yang kurang gizi. Masyarakat kita sedang hadapi era baru dibanding negara lain kita masih ketinggalan. Saya kira (MBG) itu penting, karena kita tertinggal berpikir analogis, kemampuan membaca, tingkat trading, terkait kemampuan matematka dan kemampuan pengetahuan kita masih tertinggal dibandingkan negara-nsgara lainnya. Maka MBG selain untuk anak sekolah juga untuk para ibu hamil juga. Itu intervensinya," ujarnya. 

Sedangkan mengenai pernyataan seorang mahasiswa perwakilan BEM Undip di acara diskusi FIB yang mengkritik MBG dan Kopdes tidak pro rakyat, Budiman menyebut ada kekeliruan. Sebab, MBG dan Kopdes merupakan dua program prioritas Presiden Prabowo yang memiliki nilai-nilai keadilan sosial. 

Nilai keadilan sosial terlihat saat dirinya menyambangi Desa Sentolo Kulonprogo DIY yang telah menerima MBG. Ia berkata menu MBG bagi warga Desa Sentolo merupakan barang mewah yang kelak membuat kepercayaan diri anak-anak setempat menjadi meningkat. 

"Kemarin saya ke Sentolo Kulonprogo, anak anak desa di lembah makan makanan mewah Di lembah. Kita waktu SD tidak pernah makan semewah itu. Harusnya anda terharu. Ini akan membuat mereka percaya diri bahwa mereka tidak lagi jadi pribadi yang norak," tegasnya. 

Termasuk juga mengenai pelaksanaan program Sekolah Rakyat, Budiman menegaskan Sekolah Rakyat menjadi kegiatan yang membangun fasilitas pembelajaran yang terpadu. 

"Saat saya ke Sekolah Rakyat Cibinong anak-anak dapat fasilitas perpustakaan, kamar asrama yang rapi. Ada laboratorium. Ini jadi wajah keadilan sosial yang terbangun dalam sistem negara kita," tutur Budiman.

Selain itu, ia juga menyinggung doal selama ini Indonesia lebih banyak mengandalkan perdagangan dan ekspor bahan mentah, sementara industrialisasi yang berkembang hanya sebatas menjadi perakit dalam rantai pasok global.

"Selama ini, terutama setelah reformasi, Indonesia kan hanya sekadar trading. Ekspor bahan mentah, kemudian industrialisasi pun bukan menciptakan, tapi hanya sekadar menjadi perakit, relokasi industri. Seolah-olah kita ini dalam global supply chain, pembagian kerja secara global, bagian Indonesia itu bagian macul, bagian menggali, bagian menebang," ujarnya.