Teguh AMPB Heran Massa Pendukung Sudewo Gelar Aksi, Harusnya Korupsi Aib

TRIBUNBANYUMAS.COM, PATI — Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Teguh Istiyanto, menyuarakan keprihatinan atas aksi massa pendukung yang menuntut pembebasan Bupati Pati nonaktif, Sudewo, dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (15/6/2026). 

Menurut Teguh, gelombang pembelaan terhadap pejabat yang tersandung kasus korupsi mencederai komitmen pemberantasan rasuah di Indonesia.

Teguh menyatakan bahwa aksi unjuk rasa yang membela terdakwa korupsi justru bertolak belakang dengan semangat kolektif masyarakat Indonesia yang menginginkan hukuman berat bagi para koruptor.

"Semangat seluruh rakyat Indonesia itu semangat untuk membasmi koruptor. Kok di satu sisi itu ada satu wilayah yang membela koruptor? Nah, ini yang kami prihatin. Ini sedikit menjadikan catatan bahwa di Pati ini kayaknya kok ada yang enggak beres. Bisa dibilang ini aib di Pati," ujar Teguh saat diwawancarai via sambungan telepon, Senin malam (15/6/2026).

Teguh menjelaskan, Sudewo kini dihadapkan pada dua klaster kasus besar, yakni dugaan suap proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan dan kasus pemerasan dalam seleksi calon perangkat desa di Kabupaten Pati.

Terkait klaster kasus DJKA, Teguh menyebut AMPB sudah mengawal kasus ini sejak lama, termasuk saat menggelar aksi di Gedung KPK pada September tahun lalu. 

Ia mengingatkan bahwa pengadilan sebelumnya telah memvonis mantan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah, Putu Sumarjaya, karena terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama. 

Dalam amar putusan tersebut, nama Sudewa alias Sudewo mencuat sebagai salah satu pihak yang diduga menerima aliran dana terkait pengaturan pemenang tender proyek perkeretaapian.

"Kita garis bawahi kalimat 'secara bersama-sama' ini. Bersama-sama kan berarti melibatkan lebih dari satu orang. Dari buku amar putusan yang kami pelajari, Putu Sumarjaya memberikan uang, salah satunya kepada Sudewo," papar Teguh.

Menyoroti kasus kedua mengenai dugaan pemerasan pengisian perangkat desa, Teguh menyangsikan pembelaan Sudewo yang menyebut tindakan tersebut murni wewenang dan inisiatif mandiri dari tingkat desa.

Mengingat ada tiga kepala desa yang ikut terseret, ia menganalisis adanya pola pengondisian yang terstruktur dan melibatkan birokrasi di atas kepala desa.

Baca juga: Demo Mahasiswa Meledak di Jalan Pahlawan Semarang, Raisa Beraksi Bubarkan Massa

Ia menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) maupun petunjuk teknis (juknis) yang berlaku, pengisian lowongan perangkat desa oleh kepala desa wajib mendapatkan izin tertulis dari bupati terlebih dahulu.

Teguh mengkritik langkah para kepala desa yang nekat membuka lowongan pengisian perangkat desa secara lisan pada tahun 2025, padahal proses pengisian baru direncanakan bergulir pada Juni 2026.

"Kenapa kepala desa itu sudah memutuskan merekrut calon-calon perangkat desa? Karena sudah ada lampu hijau dari yang berwenang mengizinkan. Yang mengizinkan secara Perbup-nya siapa? Ya bupati," tegasnya.

Teguh juga merespons klaim sepihak dari massa pendukung Sudewo yang membawa narasi seolah-olah seluruh masyarakat Kabupaten Pati berada di belakang sang Bupati Pati Nonaktif tersebut.