Tak Harus Nunggu Krisis, Mahasiswa Semarang Ancam Reformasi Jilid 2

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Aliansi Mahasiswa Semarang mempertimbangkan gerakan reformasi jilid II.

Seruan ini muncul karena bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

"Kami masih mempertimbangkan soal gerakan reformasi jilid II," kata Perwakilan Mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang (Unnes) Septia Linasari kepada Tribun saat aksi demonstrasi di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan, reformasi merupakan menumbangkan kekuasaan atau menggantikan kekuasaan. Ide ini sudah menjadi pembahasan di kalangan mahasiswa tetapi pembahasan masih terus digodok.

"Tajuk reformasi jilid II masih kami kaji,"

Ia menilai, gerakan ini layak dipertimbangkan karena meskipun secara ekonomi belum separah krisis moneter tahun 1998 yang memicu gerakan reformasi mahasiswa kala itu.

Menurutnya, gerakan tersebut tidak harus menunggu sampai ekonomi separah masa tersebut.

 "Tidak perlu kondisi seperti 1998 ketika ingin melakukan reformasi, yang ingin kami Reformasi adalah orang-orang inkompeten yang duduk dalam pemerintahan," ujarnya.

Ketika disinggung kesiapannya, Septia mengaku mahasiswa Semarang menyatakan kesiapannya melakukan gerakan tersebut.

"Saat rakyat menginginkan hal itu kami siap untuk mengawalnya," bebernya.

Pihaknya juga kini masih terus melakukan gerakan konsolidasi serta serangkaian aksi untuk memanaskan gerakan mahasiswa Semarang.

Gerakan tersebut salah satunya dengan melakukan aksi mengerahkan ribuan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Semarang Raya (BEM Sera). Aksi gabungan tersebut dilakukan di depan kantor DPRD Jateng dan Gubernur Jateng.

Menurut Septia, aksi kali ini para mahasiswa dari BEM Sera menyampaikan Panca Tuntutan Rakyat (Pantura).

Lima tuntutan itu berupa turunkan harga BBM dan stabilkan nilai rupiah.  kedua, itu kembalikan TNI dan Polri ke fungsi yang sesungguhnya. Ketiga , evaluasi total MBG dan Kopdes. keempat, kembalikan tanah kepada kepemilikan rakyat. Yang kelima adalah hentikan budaya KKN di pemerintahan

"Semisal tuntutan itu tidak terdengar oleh Prabowo maka kami akan melakukan aksi lebih besar lagi," bebernya.