Anggaran Survei Jalan Jateng 2026 Turun Menjadi Rp750 Juta

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menganggarkan Rp750 juta untuk survei jalan provinsi tahun 2026
• Anggaran tersebut mengalami penurunan sebesar Rp564 juta dibandingkan alokasi tahun 2025
• Pattiro Semarang mendorong pemanfaatan kanal aduan masyarakat untuk efisiensi pemetaan kondisi jalan
• Proyek survei ini mencakup jalan sepanjang 2.440,12 kilometer di 35 kabupaten dan kota

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) telah menganggarkan biaya untuk keperluan survei jalan provinsi pada tahun 2026 mendatang dengan nilai mencapai Rp750 juta.

Anggaran untuk survei jalan ini tercatat mengalami penurunan jika dibandingkan dengan alokasi pada tahun 2025 yang menembus angka Rp1,314 miliar.

Meskipun alokasi anggaran ini mengalami penurunan yang kurang lebih mencapai Rp564 juta, kegiatan pemetaan jalan provinsi ini terus didorong agar lebih memaksimalkan pemanfaatan kanal aduan masyarakat.

Baca juga: Kecelakaan Adu Banteng Toyota Corolla dan Avanza di Jalan Raya Blora–Cepu

"Ya survei jalan itu kan melihat pemetaan kondisi di lapangan. Berarti membutuhkan tenaga, tetapi pekerjaan ini bisa menggunakan partisipasi masyarakat lewat kanal aduan seperti Lapor Gub atau cukup buka kanal WhatsApp jalan agar warga bisa melaporkan," ujar Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Semarang, Muklis Raya kepada Tribun, Rabu (3/6/2026).

Alokasi anggaran khusus untuk survei jalan ini telah tercantum secara resmi di dalam SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), yakni sebuah platform resmi pengadaan barang dan jasa milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan pantauan data terbuka ini, proyek tersebut direncanakan bakal dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Jateng.

Rencananya, proyek pemetaan dan survei jalan ini akan dilakukan dengan menyasar seluruh ruas jalan provinsi yang membentang di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan total panjang mencapai 2.440,12 kilometer.

Terkait besaran dana tersebut, Muklis menyebutkan bahwa pihaknya tidak bisa serta-merta menilai apakah anggaran tersebut termasuk sebagai bentuk pemborosan atau sebaliknya. Sebab, menurut pandangannya, hal itu sangat bergantung dengan kebiasaan perencanaan di lembaga yang bersangkutan.

"Karena normal apa enggak anggaran itu sebenarnya tergantung kebiasaan mereka. Kalau mereka biasa menganggarkan tiap tahun maka akan menganggarkan terus," terangnya lebih lanjut.

Kendati begitu, Muklis tetap mendorong agar anggaran tersebut ke depannya bisa semakin diturunkan atau dihemat dengan cara lebih proaktif melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Artinya, masyarakat diajak secara langsung untuk melakukan pemantauan kondisi jalan dengan memanfaatkan sarana kanal aduan yang telah dimiliki oleh Pemprov Jateng, seperti aplikasi Lapor Gub.

Selain itu, Pemprov dinilai juga bisa memanfaatkan kanal komunikasi lain yang lebih mudah dijangkau publik, seperti nomor WhatsApp khusus agar bisa menghimpun data titik-titik jalan rusak secara cepat dan akurat.

"Pengaduan masyarakat bermanfaat untuk melakukan pemetaan lewat kanal aduan itu sudah bisa jadi (laporan survei jalannya)," ujarnya menambahkan.

Sementara itu, saat dikonfirmasi secara terpisah mengenai hal ini, Kepala DPUPR Jateng, Henggar Budi Anggoro, justru mengungkap bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti mengenai detail pengajuan anggaran untuk proyek survei jalan provinsi Jateng 2026 tersebut.

"Saya malah detailnya tidak tahu, itu sudah urusan bidang," ujarnya singkat saat memberikan keterangan kepada Tribunjateng.com. (Iwn)