Usulan di Musrenbang Jateng Tembus Rp37,8 Triliun tapi Anggaran yang Ada Tipis

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG- Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2027 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menampung sebanyak 37.054 usulan senilai anggaran Rp37,8 triliun.

Namun, Pemprov Jateng tidak bisa merealisasikan seluruh usulan tersebut dengan dalih keterbatasan anggaran.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno mengatakan, usulan tersebut bakal ditampung dan diselaraskan dengan prioritas kepentingan daerah. Hal ini dilakukan karena potensi anggaran Pemprov Jateng yang terbatas.

"Ya harus mempertimbangkan potensi anggaran Pemprov Jateng yang terbatas," jelasnya selepas Musrenbang di Gedung Grahadika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa (28/4/2026).

Menurut Sumarno, puluhan ribu usulan itu juga menjadi tantangan bagi Pemprov Jateng untuk kembali mencocokkan kebutuhan lokal dengan pembangunan jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.

RKPD 2027 juga masih bersifat dinamis sehingga pemerintah masih membuka ruang koreksi dan penyempurnaan melalui partisipasi publik dan pemangku kepentingan.

“Rancangan ini belum final. Masukan dari berbagai pihak tetap kami butuhkan agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.

Ia merinci, usulan masyarakat Jateng selama Musrenbang didominasi kebutuhan dasar di tingkat desa hingga kabupaten/kota, terutama sektor infrastruktur.

Dominasi usulan dari bantuan keuangan pemerintah desa untuk infrastruktur, mencapai lebih dari 23 ribu usulan senilai mencapai Rp13,1 triliun.

Selain infrastruktur desa, permintaan pembiayaan juga mengalir pada hibah, sarana-prasarana kabupaten/kota, hingga sektor pendidikan senilai Rp12,5 triliun.

Baca juga: Kepala Bapenda Kota Malang Ramaikan Seleksi Sekda Kota Semarang

Kembangkan Wisata

Meskipun usulan masyarakat berkaitan dengan infrastruktur dan kebutuhan sarana dan prasarana hingga kebutuhan pendidikan, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin justru menetapkan fokus utama Pemprov Jateng tahun 2027 adalah penguatan sektor pariwisata dan ekonomi syariah.

Dalam RKPD 2027, Pemprov Jateng menargetkan pengembangan 1.000 desa wisata yang didukung oleh pemberdayaan 1.000 konten kreator lokal.
Hal ini sesuai tema pembangunan Jateng 2027, yakni Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi.

Menurutnya, pendekatan pariwisata ke depan tidak lagi sempit pada destinasi wisata, tetapi diperluas sebagai bagian dari ekosistem industri.

“Pariwisata itu adalah industri. Ke depan, kawasan industri juga bisa menjadi bagian dari pengembangan pariwisata untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah,” terangnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menyebut, Jawa Tengah bisa mengembangkan ekonomi dengan memadukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)  dengan pariwisata. Jika dua hal ini berjalan bersama, ia yakin Jateng sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

"Jika kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terus tumbuh di sini, maka Jawa Tengah akan menjadi pusat reindustrialisasi dan pusat pertumbuhan baru dalam perencanaan ekonomi nasional kita," jelasnya. (Iwn)