Gubernur Ahmad Luthfi Soroti Ketimpangan Ekonomi Pantura-Pansela, Dorong Aglomerasi Wilayah Selatan

Ringkasan Berita:

• Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong kemandirian fiskal kabupaten/kota dengan cara menciptakan pertumbuhan wilayah ekonomi baru berbasis aglomerasi.
• Menurut Lutfhi, daerah yang perlu didorong untuk berkembang adalah wilayah pantura selatan (pansela) Jateng yang secara pertumbuhan ekonomi tidak seimbang dengan pantai Utara (Pantura).
• Provinsi Jateng diguyur investasi sebesar Rp88,5 triliun pada tahun 2025. Mayoritas investasi yang masuk jatuh ke daerah Pantura

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyoroti tajam ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara wilayah Pantai Utara (Pantura) dan Pantai Selatan (Pansela).

Dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30, Luthfi menegaskan komitmennya untuk menyeimbangkan dua wilayah tersebut melalui penciptaan poros ekonomi baru berbasis aglomerasi.

"Tugas kami adalah menyeimbangkan dua wilayah ini. Caranya dengan mendorong proyek vital nasional dan pengembangan wilayah masuk ke arah Pansela," ujar Luthfi usai memimpin upacara di Kantor Gubernuran, Semarang, Senin (27/4/2026).

Dominasi Pantura dalam Serapan Investasi

Berdasarkan data tahun 2025, Provinsi Jateng berhasil meraup investasi sebesar Rp88,5 triliun. Namun, aliran modal tersebut masih didominasi oleh daerah Pantura yang memiliki kesiapan infrastruktur pelabuhan, bandara, dan kawasan industri.

Kabupaten Kendal memimpin dengan raihan Rp15,8 triliun, disusul Kota Semarang (Rp11,15 triliun), Kabupaten Demak (Rp9,06 triliun), dan Kabupaten Batang (Rp6,73 triliun).

Sebaliknya, wilayah selatan dan tengah masih bergantung pada investasi lokal melalui sektor Usaha Mikro Kecil (UMK).

Baca juga: Pantura Kendal Macet Total Akibat Perbaikan Jalan: Polisi Terapkan Contraflow, Imbau Truk Masuk Tol

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, Sakina Rosellari, menyebut bahwa Kabupaten Kebumen menjadi salah satu daerah di selatan yang telah bergerak maju dengan mengajukan pembentukan kawasan industri.

"Wilayah tengah dan selatan saat ini masih didominasi modal dalam negeri lewat sektor mikro kecil, seperti Banyumas senilai Rp1,17 triliun dan Cilacap Rp848 miliar," terang Sakina.

Hapus Ego Sektoral Melalui Aglomerasi

Gubernur Luthfi menekankan bahwa kemandirian fiskal kabupaten/kota hanya bisa tercapai jika daerah mampu berkolaborasi dalam wadah aglomerasi, seperti Solo Raya, Banyumas Raya, hingga Semarang Raya. Ia mengingatkan para kepala daerah untuk menanggalkan ego sektoral demi kepentingan publik yang lebih luas.

"Setiap daerah tidak boleh ego sektoral, harus ada napas kebersamaan. Pelayanan publik sekarang tidak lagi sekadar administrasi, melainkan berbasis manfaat," tegasnya.

Penghargaan Daerah Berprestasi

Dalam rangkaian acara tersebut, Pemprov Jateng juga memberikan penghargaan bagi daerah dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terbaik.

Baca juga: Kawasan Exit Tol Setono Pekalongan Jadi Favorit Balap Liar, Polisi Amankan 82 Motor

Untuk kategori kabupaten, penghargaan LPPD diberikan kepada Klaten, Sragen, dan Wonogiri. Sementara untuk kategori kota, apresiasi diraih oleh Surakarta dan Salatiga. Di sisi lain, Karanganyar, Klaten, dan Kebumen berhasil menyabet penghargaan di kategori SPM kabupaten, berdampingan dengan Kota Magelang dan Kota Semarang.

Melalui momentum Otonomi Daerah tahun ini, Pemprov Jateng berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat guna mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Jawa Tengah. (Iwn)