PAD Belum Optimal, DPRD Wonosobo Desak Digitalisasi Pajak dan Benahi 14 Rapor Merah Daerah

Ringkasan Berita:

• Evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun anggaran 2025 diwarnai berbagai catatan kritis dari DPRD.
• Meski Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati akhirnya disetujui, legislatif menegaskan masih banyak persoalan yang perlu segera dibenahi.
• Catatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, Senin (20/4/2026), melalui tim rekomendasi yang diwakili Suwondo Yudhistiro.

TRIBUNBANYUMAS.COM, WONOSOBO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo memberikan 14 catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo sepanjang tahun anggaran 2025. 

Salah satu poin paling krusial yang disorot adalah belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sistem pemungutan pajak yang dinilai belum melek digital.

Kritik tajam ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Wonosobo, Senin (20/4/2026).

Meski laporan tersebut akhirnya disetujui, legislatif menegaskan bahwa persetujuan tersebut dibarengi dengan belasan rekomendasi perbaikan mendesak.

"Rekomendasi ini harus menjadi pijakan untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program pemerintah ke depan. Pengelolaan aset dan BUMD masih kurang produktif, sementara sistem pajak kita belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi," tegas Suwondo Yudhistiro, perwakilan tim rekomendasi DPRD Wonosobo.

Kebocoran Pendapatan dan Digitalisasi

DPRD menilai, potensi ekonomi dari sektor pariwisata dan ekonomi lokal belum terserap maksimal ke kas daerah akibat lemahnya validasi objek pajak. 

Legislatif mendesak Pemkab untuk segera melakukan percepatan digitalisasi sistem pemungutan guna menutup celah kebocoran pendapatan dan meningkatkan transparansi.

Baca juga: Edarkan Narkoba di Permukiman Purwokerto, SB Ditangkap Polisi dengan Barang Bukti 49,22 Gram Sabu

Rapor Merah Infrastruktur dan Pendidikan Selain sektor keuangan, bidang infrastruktur mendapat perhatian serius. Buruknya kondisi jalan, lemahnya pengendalian tata ruang, hingga tingginya risiko longsor menuntut penanganan prioritas berbasis mitigasi zonasi.

Di sektor pendidikan, DPRD mengungkap temuan "penyakit" klasik yang tak kunjung tuntas, mulai dari tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS), ketimpangan rombongan belajar, kasus perundungan, hingga kerusakan fasilitas fisik sekolah.

Program penjangkauan ATS berbasis desa pun diminta untuk lebih agresif dijalankan.

Masalah Sosial dan Pengangguran

Ketimpangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar juga disoroti sebagai penyebab tingginya pengangguran usia muda di Wonosobo. Legislatif mendorong penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) agar lulusannya lebih adaptif terhadap industri.

Sementara itu, untuk sektor kesehatan, pemerintah diminta bergerak cepat melakukan intervensi lintas sektor terhadap akses air minum dan sanitasi yang masih menjadi pemicu utama angka stunting.

Pariwisata dan Lingkungan Terkait pariwisata, DPRD mengingatkan Pemkab agar tidak terus-menerus "manja" dengan ketergantungan pada kawasan Dieng.