Miris, Pemkab Blora Hanya Bisa Tangani 17 RTLH Imbas Efisiensi

TRIBUNBANYUMAS.COM, BLORA – Kebijakan efisiensi anggaran berdampak signifikan terhadap penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Blora. 

Tahun 2026 ini, jumlah RTLH yang bisa ditangani melalui APBD turun drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Bidang Perumahan Permukiman, Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Blora, Denny Adhiharta Setiawan, mengatakan bahwa dampak efisiensi sangat terasa di sektor fisik, termasuk program peningkatan kualitas rumah.

"Dampak efisiensi di bidang kami, terutama penanganan RTLH, sangat terasa. Kalau biasanya kita bisa menangani lebih dari 100 unit per tahun, sekarang hanya 17 unit dari APBD," jelasnya, Jumat (10/4/2026).

Lebih lanjut, Denny, menjelaskan untuk anggaran peningkatan kualitas rumah dari APBD yakni Rp17,5 juta per unit. Sehingga total anggaran dari APBD untuk penanganan RTLH hanya Rp 297.500.000.

"Kalau 17 unit, ya nanti hanya bisa menangani di setiap kecamatan rata-rata 1 unit. Karena di Blora ada 16 kecamatan," tuturnya.

Baca juga: Pimpinan Faskes Banyumas tak Hadir di Rakor, Sadewo : Bukan Menyepelekan Saya, tapi Masyarakat

Meski alokasi dari APBD terbatas, Pemkab Blora tetap berupaya mengoptimalkan penanganan RTLH melalui sumber pendanaan lain. 

Di antaranya dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, hingga kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, awalnya Blora mendapat alokasi sekitar 600 unit dengan total anggaran sekitar Rp1,2 miliar. Dengan anggaran peningkatan Rp20 juta per unit.

"Tapi ternyata ada info ada pengurangan. Nah, saya harapkan pengurangan itu tidak terlalu signifikan," ujarnya.

Sementara dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), terdapat daftar nominatif sebanyak 1.450 unit RTLH yang akan ditangani. Dengan anggaran peningkatan Rp 20 juta per unit.

Denny menyebut saat ini program tersebut masih dalam tahap rekrutmen pendamping dan diperkirakan mulai berjalan dalam satu hingga dua bulan ke depan.

"Selain itu, kami juga menggandeng Baznas dengan komitmen sekitar 60 unit per tahun. Jadi meskipun APBD kecil, kami tetap berupaya maksimal agar penanganan RTLH terus berjalan," paparnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015, jumlah RTLH di Blora awalnya mencapai sekitar 91 ribu unit. Setelah hampir satu dekade intervensi, jumlah tersebut kini turun menjadi sekitar 79 ribu unit yang belum tertangani.(Iqs)