Setelah Kasus OTT di Cilacap, Pemkab Purbalingga Komitmen Perkuat Pengawasan dan Transparan

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA- Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani menghadiri Dialog Antikorupsi yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Gradhika Bhakti Praja, Senin (30/3/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh para bupati, wali kota, serta pimpinan DPRD dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah dan dirangkaikan dengan penandatanganan pakta integritas.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan kegiatan ini bertujuan mengingatkan kembali peran utama pejabat sebagai pelayan publik.

Ia juga menyinggung sejumlah kasus tangkap tangan yang terjadi di beberapa daerah di Jateng (Cilacap, Pekalongan, dan Pati, red) sebagai pembelajaran penting bagi seluruh kepala daerah.

“Kami menghargai penegakan hukum tersebut, dan ini menjadi pelajaran bagi siapa pun di Jawa Tengah, khususnya ASN dan pejabat publik, untuk berintegritas dalam melaksanakan tugas,” tegasnya.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengapresiasi inisiatif tersebut sebagai langkah strategis dalam membangun kesadaran sekaligus memberikan solusi teknis untuk menutup celah praktik koruptif.

“Kami tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan melalui sosialisasi, monitoring, dan penguatan sistem.

Harapannya, komitmen ini benar-benar dijalankan, bukan sekadar formalitas,” jelasnya.

Baca juga: Tambah Wahana dan Atraksi, Owabong Diserbu Wisatawan saat Libur Lebaran

Wabup Dimas Prasetyahani menegaskan Pemerintah Kabupaten Purbalingga siap menindaklanjuti komitmen yang telah dibangun, khususnya dalam memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran.

“Penandatanganan pakta integritas ini bukan sekadar seremoni, tetapi harus diwujudkan dalam langkah nyata. Kami berkomitmen membangun budaya kerja yang berintegritas di seluruh lini pemerintahan,” tegasnya.

Ia juga menilai, momentum dialog antikorupsi ini menjadi pengingat penting agar seluruh jajaran pemerintah daerah senantiasa menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat.

“Ini menjadi titik refleksi bagi kami untuk terus berbenah. Pencegahan harus menjadi prioritas, agar tata kelola pemerintahan di Purbalingga benar-benar berjalan sesuai prinsip clean and good governance,” pungkasnya