Badai OTT KPK di Jawa Tengah: Sejumlah Bupati dan Walikota Mengaku 'Kena Mental'

Ringkasan Berita:

• Sejumlah bupati dan walikota di Jawa Tengah mengaku kena mental selepas ada operasi tangan tangan (OTT) KPK di Jateng yang menciduk tiga bupati. 
• Operasi KPK yang berlangsung pada awal tahun 2026 itu diakui para kepala daerah menyebabkan mereka menjadi was-was dalam bekerja.
• Di sisi lain, ia pun menyambut baik rencana Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang bakal mengumpulkan seluruh kepala daerah, jajaran sekda, ketua DPRD dalam forum pembekalan secara langsung oleh KPK, Senin (30/3/2026).

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG – Sejumlah bupati dan walikota di Jawa Tengah mengaku "kena mental" dan dilingkupi rasa was-was dalam menjalankan tugas pasca Operasi Tangan Kanan (OTT) KPK yang menciduk tiga bupati di wilayah tersebut pada awal 2026.

Menanggapi situasi ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berencana mengumpulkan seluruh kepala daerah untuk mendapatkan pembekalan langsung dari KPK.

"Pastilah (kena mental) dan kami harus hati-hati," ungkap Walikota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid (Aaf), saat ditemui di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (25/3/2026).

Aaf mengaku bayang-bayang ketakutan menyelimuti proses pengadaan barang dan lelang proyek besar, meskipun telah dijalankan sesuai prosedur.

Ia khawatir aspek administratif atau teknis dalam proyek pembangunan disalahartikan sebagai pelanggaran hukum.

"Kami sudah tahu rambu-rambu mana yang boleh dan tidak, semoga ini yang terakhir," tambahnya.

Baca juga: Hattrick OTT KPK di Jateng, Gubernur Luthfi Kumpulkan Para Bupati

Langkah Preventif di Gedung Gradhika

 Gubernur Ahmad Luthfi bergerak cepat dengan mengagendakan pertemuan besar pada Senin, 30 Maret 2026. Seluruh Bupati, Walikota, Wakil Kepala Daerah, Sekda, hingga Ketua DPRD se-Jawa Tengah diwajibkan hadir tanpa diwakilkan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang.

Langkah ini diambil menyusul penangkapan Bupati Pati, Bupati Pekalongan, dan Bupati Cilacap oleh lembaga antirasuah tersebut.

Gubernur menegaskan bahwa integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih (good government) adalah harga mati.

"Kami akan undang KPK dalam pertemuan itu sebagai pencegahan agar tidak terulang kembali. Kepala daerah harus cair dan meningkatkan integritas," tegas Ahmad Luthfi di sela acara Halalbihalal di Kantor Gubernur.

Kewaspadaan di Daerah Lain

Nada serupa juga disampaikan Wakil Bupati Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton. 

Ia menekankan pentingnya bekerja sesuai aturan dan perintah demi keamanan hukum. "Kami selalu was-was dan berhati-hati. Yang penting kerja benar sesuai aturan, insyaallah aman," ujarnya.

Baca juga: Tolak Pangkalan untuk AS, PM Spanyol Sanchez Peringatkan Bom di Timur Tengah Kuras Dompet Rakyat

Senada dengan itu, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman menyatakan kesiapannya mengikuti arahan Gubernur dan pembekalan KPK.