Tiga Bupati di Jateng Terjaring OTT KPK, Gubernur Ahmad Luthfi: Integritas Jangan Cuma di Mulut!

Ringkasan Berita:

• Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengaku prihatin atas Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Jumat (13/3/2026), kemarin.
• Sebelumnya  sudah ada dua bupati yang ditangkap KPK yakni Bupati Pati dan Bupati Pekalongan.
• Ia kembali mengingatkan agar kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi para bupati, walikota, para wakilnya dan ASN di Pemprov Jateng.
• Ia menekankan pula, integritas harus lebih kuat dan jangan sekedar ucapan.

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, pada Jumat (13/3/2026).

Penangkapan ini menandai "hattrick" atau kali ketiga kepala daerah di Jawa Tengah terjaring lembaga antirasuah hanya dalam waktu tiga bulan sepanjang awal tahun 2026.

Luthfi menegaskan bahwa integritas tidak boleh hanya menjadi slogan tanpa realisasi nyata dalam birokrasi.

"Saya sudah berulang kali menekankan pesan soal integritas. Integritas itu tidak hanya di mulut, tapi juga diwujudkan dalam perbuatan yang tidak melanggar hukum dan tidak menyalahgunakan kewenangan," tegas Ahmad Luthfi melalui keterangan tertulisnya di Semarang, Sabtu (14/3/2026) malam.

Darurat Integritas di Jawa Tengah

Rentetan penangkapan ini dimulai dari Bupati Pati Sudewo pada 19 Januari 2026 terkait suap proyek jalur kereta api dan pengisian jabatan perangkat desa.

Disusul kemudian oleh Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, pada 3 Maret 2026 atas dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa outsourcing.

Baca juga: Kesaksian Sopir Bus Bawa Rombongan OTT KPK dari Cilacap ke Purwokerto: Dikira Mau Buka Bersama

Ahmad Luthfi mengeklaim pihaknya telah melakukan berbagai upaya pencegahan, termasuk menggandeng Korsupgah KPK untuk memberikan pengarahan kepada kepala daerah dan anggota DPRD.

Namun, realita di lapangan justru menunjukkan hasil yang berlawanan.

"Kejadian ini harus menjadi pelajaran penting bagi para bupati, wali kota, dan ASN di Pemprov Jateng agar clean governance dan good governance benar-benar menjadi napas dalam bekerja," imbuhnya.

Sorotan Tajam KP2KKN: Pemerintahan Jateng Labil

Fenomena beruntun ini mendapat sorotan tajam dari Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah.

Aktivis antikorupsi Ronny Maryanto menilai intensitas operasi KPK menunjukkan adanya "kerusakan" sistemik pada level pimpinan daerah.

"Hattrick penangkapan ini menunjukkan pemerintahan di Jawa Tengah masih labil. Kami menduga banyak kepala daerah masih bermain dalam praktik jual-beli proyek dengan permintaan fee 10 hingga 15 persen, serta jual-beli jabatan," ujar Ronny.

Baca juga: KPK Ungkap Modus Korupsi Bupati Cilacap: Perintahkan Sekda Tagih Uang THR ke OPD

Ia pun mendesak Gubernur Luthfi untuk melakukan evaluasi total pada sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang seringkali menjadi celah terjadinya korupsi berulang.

Jaminan Layanan Publik Meski kepemimpinan di Cilacap terguncang, Gubernur Ahmad Luthfi memastikan pelayanan masyarakat tidak akan terganggu, terutama menjelang persiapan mudik Lebaran 2026.

"Kami menginstruksikan tidak ada kendala pelayanan pada masyarakat. Saya terus memantau jalannya pemerintahan di Cilacap agar tetap berjalan bersih dan bagus," tutupnya. (Iwn)