Anggaran DBHCHT Kudus 2026 Anjlok Rp140 Miliar, Proyek Jalan dan Bansos Dipangkas Drastis

Ringkasan Berita:

• Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Kudus merosot tajam sebesar Rp140,5 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
• Penurunan drastis ini berdampak langsung pada pemangkasan besar-besaran anggaran bantuan sosial (bansos) hingga proyek infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi perekonomian warga.
• Pemangkasan paling signifikan terjadi pada program fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, KUDUS – Kabupaten Kudus harus menghadapi kenyataan pahit pada awal tahun 2026.

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima daerah berjuluk Kota Kretek ini merosot tajam sebesar Rp140,5 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan drastis ini berdampak langsung pada pemangkasan besar-besaran anggaran bantuan sosial (bansos) hingga proyek infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi perekonomian warga.

Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kudus, Dwi Agung Hartono, mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 ini Kudus hanya mendapatkan alokasi DBHCHT sebesar Rp143,2 miliar.

Baca juga: DBHCHT Kabupaten Kudus Tahun 2026 Turun Drastis, dari Rp 283,7 Miliar jadi Rp 143,2 Miliar

Angka ini turun lebih dari 50 persen dibandingkan perolehan tahun 2025 yang mencapai Rp283,7 miliar.

"Penurunan DBHCHT yang diterima Kabupaten Kudus ini selaras dengan penurunan transfer pemerintah pusat ke daerah. Kondisi ini membuat beberapa program strategis terpaksa dipangkas anggarannya," ujar Agung saat dikonfirmasi, Minggu (8/2/2026).

Dampak Nyata: Bansos dan Perbaikan Jalan Terpangkas

Pemangkasan paling signifikan terjadi pada program fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga.

Jika pada 2025 program ini menyerap dana hingga Rp59 miliar, tahun ini alokasinya menciut menjadi Rp29,3 miliar atau hampir separuhnya.

Sektor infrastruktur juga mengalami pergeseran drastis. Anggaran rehabilitasi jalan yang semula dijatah Rp52,8 miliar pada 2025, kini hanya menyisakan Rp4 miliar di tahun 2026.

Meski ada kenaikan kecil di pos pembangunan jalan baru sebesar Rp10,5 miliar, total kumulatif anggaran jalan tetap mengalami penurunan tajam.

Baca juga: Gerindra Cilacap Targetkan 12 Kursi di Pemilu 2029, Sejumlah Pejabat dan ASN Mulai Merapat

Kesehatan Jadi Prioritas di Tengah Efisiensi Anggaran DBHCHT

Krisis anggaran ini turut menjalar ke fasilitas kesehatan. Pengembangan puskesmas dan pengadaan alat kesehatan (alkes) kompak mengalami penurunan alokasi sekitar 30-40 persen.

Bahkan, anggaran pengembangan RSUD Kudus yang pada tahun lalu mencapai Rp47 miliar, kini dihapus total atau menjadi nol rupiah pada tahun 2026.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Kudus mengambil langkah tegas untuk tetap memprioritaskan layanan dasar bagi masyarakat miskin.