Hati-hati, Jalan Lingkar Sumbing Wonosobo Punya 7 Titik Rawan Longsor

Ringkasan Berita:

• Pemkab Wonosobo mencatat ada tujuh titik rawan longsor di Jalan Lingkar Sumbing.
• Selama penutupan jalan hingga 20 Februari, mereka melakukan tindakan untuk mengurangi risiko longsor.
• Selain itu,juga penataan wilayah lantaran Jalisu diproyeksikan sebagai destinasi wisata baru.

TRIBUNBANYUMAS.COM, WONOSOBO - Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, memetakan ada tujuh titik longsor di Jalan Lingkar Sumbing (Jalisu).

Untuk mengurangi tingginya risiko longsor, Jalisu ditutup hingga 20 Februari 2026.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Wonosobo, Nurudin Ardiyanto menjelaskan, viralnya Jalan Lingkar Sumbing menarik perhatian publik.

Antusiasme masyarakat yang tinggi justru memunculkan kekhawatiran tersendiri.

Apalagi, Jalisu saat ini masih dalam tahap penyempurnaan teknis. 

Lebar jalan sedang diupayakan mencapai standar 5,5 meter. 

Jalisu memiliki panjang 3,3 kilometer yang dibangun melalui kegiatan Inpres Jalan tahun 2025. 

Baca juga: Sempat Viral, Jalan LIngkar Sumbing Wonosobo Ditutup Sementara untuk Penanganan Titik Longsor

Jalan yang dibangun di perbukitan ini harus dipastikan aman bagi pengguna jalan.

"Daerah kita daerah pegunungan, tentunya di jalan baru ini kita harus ngepras bukit," kata Adin, sapaannya, Rabu (21/1/2026).

Adin menyebutkan, kondisi galian dan timbunan yang masih baru, ditambah curah hujan yang tinggi, membuat sejumlah titik di sepanjang Jalisu rawan longsor. 

Secara alamiah, lereng yang baru dibuka belum memiliki penguat alami seperti vegetasi.

DPUPR Wonsoobo mencatat, terdapat sekitar tujuh titik longsor yang dinilai cukup rawan. 

Penanganan sementara terus dilakukan, mulai dari pembersihan material longsor hingga pemasangan rambu peringatan.

"Kalau setiap longsor pasti kita bersihkan, kita tanganin, ada juga penambahan rambu-rambu," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan penanaman vegetasi penahan erosi serta penambahan infrastruktur senderan di titik-titik tertentu. 

Namun, hingga kini, seluruh pekerjaan tersebut belum sepenuhnya rampung.

Penataan Lokasi

Penutupan Jalisu juga tidak semata-mata dilakukan karena faktor teknis. 

Pemerintah daerah melihat tingginya minat masyarakat sebagai peluang mengembangkan kawasan Sumbing menjadi destinasi wisata baru yang tertata.

"Kami justru khawatir, animo masyarakat yang tinggi mengunjungi tetapi berhadapan dengan risiko adanya longsor," lanjutnya.

Ia menambahkan, terdapat semangat bersama antara pemerintah kecamatan dan masyarakat di sepanjang Jalisu untuk menata kawasan agar tidak hanya viral sesaat.

"Untuk menjadi destinasi wisata yang rapi, yang bersih, yang teratur, sehingga tidak hanya fomo tapi viral yang berkelanjutan," ujarnya.

Baca juga: Viral, Jalisu Wonosobo Berlatar Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Potensi Jadi Tujuan Wisata Baru

Di kawasan sekitar Jalisu, aktivitas ekonomi masyarakat mulai tumbuh, seperti UMKM olahan lokal dan produk kopi. 

Pemerintah ingin memastikan bahwa pembukaan jalan ini memberi dampak jangka panjang.

"Kami ingin apa, dibukanya jalan lingkar Sumbing ini tidak hanya berhenti pada tersedianya output jalannya saja."

"Tetapi, betul-betul memberikan dampak berkelanjutan pada peningkatan perekonomian masyarakat," tuturnya.

Cegah Alih Fungsi Lahan

Pemkab Wonosobo juga membuka peluang berkembangnya homestay milik warga, glamping, serta usaha wisata berbasis komunitas. 

Selama ini, fasilitas penginapan lebih banyak terkonsentrasi di wilayah lain seperti Dieng dan Menjer.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa pengembangan pariwisata tetap harus memperhatikan tata ruang dan keberlanjutan lingkungan.

"Kita akan menjaga, jangan sampai kemudian terjadi alih fungsi lahan yang secara masif," tegasnya.

Selama masa penutupan, DPUPR Wonosobo tidak hanya fokus pada penyempurnaan infrastruktur tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat. 

Pertemuan awal antara DPUPR, camat, dan warga setempat telah dilakukan untuk merancang konsep kawasan wisata Jalan Lingkar Sumbing.

Dalam waktu dekat, pemerintah daerah berencana melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.

"Kami akan membangun kolaborasi."

"Keterlibatan dinas koperasi, perbankan, dan Dinas Pariwisata guna mendukung pertumbuhan UMKM di kawasan tersebut," katanya. (*)