Datangi KPK, Gabungan Aktivis Pati Ingin Pastikan Keterlibatan Bupati Sudewo dalam Kasus Suap

Ringkasan Berita:

• Warga Pati yang tergabung dalam Gabungan Aktivis Pati mendatangi KPK, Rabu (10/12/2025).
• Mereka ingin mengetahui tindak lanjut kasus dugaan suap yang diduga melibatkan Bupati Pati Sudewo.
• Warga akan bertahan hingga Jumat agar bisa bertemu langsung KPK.

TRIBUNBANYUMAS.COM, PATI - Warga Pati kembali mendatangi Gedung KPK RI di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Mereka bermaksud menanyakan kejelasan kasus suap yang diduga melibatkan Bupati Pati Sudewo.

Puluhan warga yang tergabung dalam Gabungan Aktivis Pati (GAP) tersebut berangkat ke Jakarta dengan moda transportasi bus dari Alun-alun Pati, Selasa (9/12/2025) sore.

Di Gedung KPK, mereka membentangkan spanduk bertulisan "Ziarah (Apakah Kasus) Sudewo Mati di KPK?".

Sebelumnya, warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) juga melakukan aksi serupa pada 1 September 2025.

Koordinator GAP, Mury mengatakan, GAP yang beranggotakan para aktivis dari berbagai elemen masyarakat di Pati berencana bertahan di Jakarta selama tiga hari, hingga Jumat (12/12/2025) mendatang.

"Kami bergabung hari ini, mengadakan unjuk rasa selama tiga hari ini."

"Hari pertama ini, kami mencoba melakukan lobi untuk beraudiensi tapi ternyata hari ini pejabat berwenang di KPK semua tidak ada di tempat," ucap Mury ketika dihubungi.

Baca juga: KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo, Jadi Saki Terkait Dugaan Kasus Suap DJKA di Kemenhub

Mury menegaskan, berhubung audiensi secara langsung dengan pihak KPK belum bisa dilaksanakan, pihaknya akan menunggu.

"Audiensinya secara langsung dipending. Mungkin diadakan besok, hari Kamis atau Jumat. Saya juga belum tahu."

"Yang jelas, kali ini, untuk audiensi secara langsung kepada pejabat berwenang belum bisa dilakukan. Kami akan menunggu sampai Jumat," tutur dia.

Seandainya sampai Jumat audensi dengan pejabat berwenang di KPK tidak terwujud, Mury bakal meminta keterangan secara tertulis tentang perkembangan penyidikan terkait dugaan kasus suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan yang diduga melibatkan Bupati Sudewo saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI.

Mury berharap, KPK bisa bekerja cepat. 

Bahkan, segera menetapkan Sudewo sebagai tersangka, seandainya bukti-bukti yang tersedia memang sudah cukup.