Inflasi Stabil Tapi Mengapa Biaya Hidup Semakin Tinggi, Gaji Segitu-gitu Saja

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Angka inflasi 2025 berada pada rentang stabil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan inflasi secara nasional berada pada angka 0,28 persen (mtm) dan 2,86 persen (yoy) pada Oktober 2025 

Sedangkan, inflasi Jawa Tengah sebesar 0,40 persen (mtm) dan 2,86 persen (yoy) pada Oktober 2025. 

Meski berada pada kisaran ideal, masyarakat merasakan biaya hidup yang terus meningkat. Harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan beberapa sektor lain yang tergolong tinggi dibanding beberapa tahun silam. 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas PGRI Semarang (Upgris), Heri Prabowo mengatakan, inflasi tetap dibutuhkan untuk mendorong pergerakan ekonomi. Angka inflasi ideal berada pada rentang dua hingga tiga persen pertahun. 

Dia menilai, angka inflasi saat ini masih dalam kisaran ideal. Namun, inflasi sempat melampaui lima persen pada 2022. Hal itu cukup membahayakan kondisi ekonomi karena meninggalkan efek jangka panjang pada perekonomian meski saat ini angka inflasi berada pada kondisi ideal. 

"Oktober 2025 itu 2,86 persen. Itu angka ideal yang menunjukan pertumbuhan angka ekonomi yang baik. Laju inflasi masih di batas normal. Hanya, imbas dari 2022 yang sampai lima persen terasa dampaknya," jelas Heri, Selasa (25/11/2025). 

Heri menjelaskan, perbedaan antara gaji nominal dan gaji riil. Banyak pekerja memang mengalami kenaikan gaji secara angka. Namun, secara riil, nilainya menurun karena kenaikan biaya hidup. 

Dia menekankan pentingnya peningkatan keterampilan pekerja, mulai dari kemampuan digital, literasi, hingga manajerial. Menurutnya, gaji akan mengikuti keterampilan yang dimiliki.

Sementara, pemerintah juga perlu melakukan upaya untuk menekan biaya hidup yang dirasa semakin tinggi. Pertama, pemerintah perlu melakukan pengendalian harga dan stabilitas pangan dengan cara penguatan cadangan pangan pemerintah serta memperpendek rantai distribusi pangan agar harga bisa terjangkau. Jika beberapa komoditi tidak dapat terpenuhi, kerjasama impor masih diperlukan guna menjaga stabilitas harga. 

"Pengawasan harga transparan juga diperlukan. Jangan ada penimbunan barang, ini harus diminalisir, khususnya pada sektor pangan," tandasnya. 

Baca juga: Pilu di Hari Guru, Kronologi Sekolah Alam di Purwokerto Ambruk Lukai Puluhan Pendidik

Guna meringankan beban pekerja, subsidi tepat sasaran harus diterapkan, termasuk subsidi energi berupa bahan bakar minyak (BBM), subsidi listrik, maupun subsidi pangan. 

"Ini jadi PR pemerintah bagaiman ini bisa tepat sasaran. Pemerintah juga bisa memberi bantuan sosial tunai, tentu harus berdasarkan data yang tepat," ujarnya. 

Lebih lanjut, Heri menyebut, pelayanan transportasi umum dari pemerintah juga bentuk dari subsidi. Namun, sektor ini harus diperbaiki secara fasilitas sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. 

Dari sektor pendidikan, dia juga menilai, biaya yang meningkat di level perguruan tinggi. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang selama ini sudah berjalan bisa diperluas sehingga masyarakat dapat menempuh pendidikan tinggi namun tidak terbebani biaya yang tinggi. 

Kemudian, adanya program jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan juga sudah menjadi bagian dari upaya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dia mendorong pelayanan ini bisa terus dioptimalkan. 

"BPJS Kesehatan bisa lebih optimal, mudah diakses. Ini kan rencana ada perbaikan birokrasi, ini bagus. BPJS Ketenagakerjaan juga bagus, harus dimanfaatkan pekerja," katanya. 

Soal hunian, Heri menilai, pemerintah perlu memperbanyak perumahan subisidi yang terjangkau ataupun sewa yang murah untuk menekan biaya hidup masyarakat. Akses perbankan juga perlu diperhatikan agar tidak membebani masyarakat. 

"Beli kendaraan atau beli rumah secara kredit, pasti ada suku bunga. Maka, melalui bank sentral, suku bunga dikelola baik," sambungnya. 

Heri menambahkan, pendekatan jangka panjang juga perlu dilakukan berupa peningkatan produktivitas secara nasional, peningkatan teknologi pengolah pangan, dan peningkatan keterampilan pekerja. 

Menurutnya, pemerintah perlu menggandeng akademisi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan rumah tangga. Hal ini penting agar masyarakat memiliki literasi yang baik terkait pengelolaan kebutuhan rumah tangga, persiapan pendidikan, dan investasi. 

"Saya yakin perguruan tinggi bisa mengedukasi bagaimana mengelola uang dengan penghasilan minim tetap bisa menjaga daya beli, bisa berinvestasi," imbuhnya. (eyf)