Siap-siap Mulus, Blora Digelontor Pemprov Rp 75 Miliar untuk Perbaikan Jalan Rusak

TRIBUNBANYUMAS.COM, BLORA - Bupati Blora, Arief Rohman, berterima masih kepada Pemprov Jateng yang telah banyak membantu pembangunan jalan di Kabupaten Blora pada tahun 2025 ini. 

Bupati Arief menyampaikan langsung ucapan itu kepada Gubernur Lutfhi yang sedang meninjau pembangunan jalan provinsi di wilayah Kecamatan Japah.

"Terimakasih, maturnuwun Pak Gubernur sudah membantu pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blora," kata Bupati Arief, saat sambutan pembukaan Pameran Produk Inovasi (PPI) Jawa Tengah 2025 di Lapangan Kridosono Blora, Jumat (26/9/2025).

Ucapan terimakasih itu dilontarkan Bupati Arief, bukan tanpa alasan. Pasalnya tahun 2025 ini anggaran dari Pemprov Jateng untuk membangun jalan di Kabupaten Blora mencapai Rp 75 miliar.

"Data yang kami dapat, tahun ini (2025-red) hampir Rp 75 miliar yang digunakan untuk pembangunan jalan di Kabupaten Blora. Itu terbagi untuk pembangunan jalan provinsi yang dikerjakan langsung oleh Dinas PU BMCK Jateng, dan untuk pembangunan jalan kabupaten yang disalurkan melalui skema bantuan provinsi atau Banprov 2025," kata Bupati Arief.

Baca juga: Sepakat Ibu Kota Politik, Jokowi Ingin Tahun 2028 Semua Boyongan ke IKN

Ia lantas menyampaikan untuk pembangunan jalan provinsi tahun 2025 ada 3 ruas jalan yang dibangun dengan total pagu anggaran sekitar Rp 45,4 miliar. Yakni Jalan Provinsi ruas Kunduran - Blora mendapatkan pagu anggaran Rp 5 miliar. Kemudian Jalan Provinsi ruas Ngawen - Japah - Todanan mendapatkan pagu anggaran Rp 17,75 miliar, dan Jalan Provinsi ruas Singget - Randublatung - Cepu mendapatkan pagu anggaran Rp 22,72 miliar.

"Kemudian yang Banprov 2025 untuk pembangunan jalan kabupaten ada 5 paket pekerjaan dengan total pagu anggaran Rp 30 miliar. Terdiri dari peningkatan jalan Trembul - Rowobungkul - Sonokidul pagu sebesar Rp 3,5 miliar."

"Kemudian peningkatan jalan Kunduran - Doplang pagu sebesar Rp 6,5 miliar, peningkatan jalan Ketuwan - Gondel - Mojorembun pagu sebesar Rp 5 miliar."

"Lalu peningkatan jalan Pilang - Bulakan - Temulus pagu sebesar Rp 12 miliar. Serta terakhir peningkatan jalan Sidorejo - Kenongogong - Klagen pagu sebesar Rp 3 miliar," tambah Bupati Arief.

Menurut Bupati Arief saat ini semuanya sedang dikerjakan dan berproses di lapangan. Sehingga pihaknya berharap sinergi pembangunan daerah antara Pemkab Blora dengan Pemprov Jateng bisa terus dilanjutkan.

"Jalan jalan yang pembangunannya dibiayai dari Pemprov Jateng ini tidak hanya sebagai penghubung antar daerah saja, namun juga akses ekonomi warga masyarakat Blora yang mayoritas merupakan petani. Sehingga ini dapat mendukung peningkatan distribusi hasil panen para petani kita. Sekali lagi kami ucapkan terimakasih kepada Pak Gubernur dan jajarannya," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan jalan di Jawa Tengah. Utamanya jalan provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

"Pada tahun 2025 ini memang kami sengaja memprioritaskan untuk memperkuat infrastruktur jalan. Yang menjadi prioritas jalan provinsi adalah jalan - jalan yang nantinya dapat menghubungkan lintas kabupaten."

"Yang mana jalan itu untuk, dalam rangka perkembangan ekonomi maupun berjalannya arus masyarakat dan barang. Sehingga diharapkan jalan ini nanti akan menjadi jalan distribusi barang maupun jasa dan orang. Sehingga konektivitas antar Kabupaten dapat berjalan," ujar Gubernur Luthfi.

Baca juga: Isu Kendaraan Mati Pajak tak Bisa Isi BBM hingga Massa Bakar SPBU, Ini Tanggapan Pertamina

Ia lantas mencontohkan pembangunan jalan provinsi di ruas Ngawen - Japah - Todanan yang sedang ia tinjau. Jalan ini merupakan akses penghubung Kabupaten Blora menuju Kabupaten Pati dan sebaliknya. 

Ia sadar bahwa pembangunan jalan di Jawa Tengah tidak bisa serta merta dilakukan secara menyeluruh, namun melalui sejumlah proses skala prioritas.

"Jadi semuanya harus sabar. Karena kita harus melakukan pemerataan di wilayah Jawa Tengah ini. Tidak hanya di Kabupaten Blora, beberapa wilayah kabupaten lain juga masuk prioritas, termasuk batas kota provinsi."

"Semuanya bertahap berlanjut dan berkelanjutan. Begitu prosesnya, tidak serta merta harus sama sama. Jadi kita menggunakan skala prioritas berdasarkan karakteristik wilayah dan potensi wilayah serta disesuaikan dengan anggaran yang disiapkan," paparnya.(Iqs)