Trans Banyumas Tak Lagi Disubsidi Pemerintah Pusat, Tarif Berpotensi Naik

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Trans Banyumas resmi dibiayai APBD Banyumas setelah kerja sama dengan pemerintah pusat berakhir per 20 April 2026.

Di tengah keterbatasan anggaran daerah, peralihan pembiayaan ini berpotensi membuat tarif Trans Banyumas naik.

Meski begitu, Pemkab Banyumas memastikan, Trans Banyumas tidak akan berhenti beroperasi.

Saat ini, tarif Trans Banyumas Rp3.900 untuk umum dan Rp2.000 untuk pelajar.

"Mulai hari ini, operasional sudah dibiayai oleh Pemerintah Daerah Banyumas."

"Per hari ini pula, kita biayai dulu, baru ditagihkan ke Pemda Banyumas."

"Jadi, tidak asal menagih, tetapi ada SOP-nya," kata Direktur Utama PT Banyumas Raya Transportasi Ipoeng Martha Marsikun mengatakan saat acara hand over pembiayaan dari APBN ke APBD di Depo Bus Trans Banyumas, Selasa (21/4/2026). 

Baca juga: Trans Banyumas Akhirnya Layani Rute Stasiun Purwokerto Lewat Pintu Barat, Jarak Antar Bus 15 Menit

Ipoeng mengatakan, Trans Banyumas tak sepenuhnya milik Pemkab Banyumas.

Namun, 25 persen dimiliki Kopata dan 30 persen milik Koperades.

Itu sebabnya, sebagai pengelola Trans Banyumas, pihaknya juga harus memikirkan pembiayaan agar Trans Banyumas tak kolaps setelah tak lagi dibiayai APBN lewat Kementerian Perhubungan.

Selain usulan revisi tarif atau kenaikan harga, pihaknya berencana memanfaatkan badan bus sebagai ruang iklan. 

"Sudah ada 5 sampai 6 pihak yang berminat memasang iklan (di badan bus Trans Banyumas)."

"Regulasi sedang dirapikan, mungkin 2027 sudah bisa berjalan dan menambah pendapatan BKAD," tambahnya.

Diperluas Hingga Wangon dan Lumbir

Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan, kenaikan tarif Trans Banyumas mungkin dilakukan.

Namun, dia berharap, ada sumber-sumber lain yang bisa dimaksimalkan demi keberlanjutan Trans Banyumas.