Siasat Pemkab Banyumas Hadapi Isu Kenaikan BBM dan Pemangkasan Anggaran Pusat: Gandeng CSR Swasta

Ringkasan Berita:

• Pemkab Banyumas masih melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai rencana APBD 2026 di tengah isu pemangkasan anggaran dari pusat.
• Namun, di tengah isu kenaikan BBM, Pemkab Banyumas mulai melakukan antisipasi dengan melibatkan pihak ketiga.
• Antisipasi itu di antaranya menggenjot kegiatan dengan melibatkan CSR pihak swasta atau pembiayaan dari pemerintah provinsi dan pusat.

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas bersiasat menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di tengah isu efisiensi anggaran dari pemerintah pusat akibat gejolak ekonomi global.

Selain belum merencanakan pembangunan fisik baru, mereka juga menggandeng pihak swasta untuk melaksanakan sejumlah kegiatan lewat corporate social responsibility (CSR).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Banyumas Dedy Noerhasan mengatakan, pembangunan yang dilaksanakan saat ini masih sesuai rencana yanga telah ditetapkan tahun 2025.

Kata Dedy, Pemkab Banyumas juga belum menerima informasi resmi adanya efisiensi atau pemotongan  anggaran dari pemerintah pusat. 

Pemotongan dana transfer terakhir terjadi pada 2025 untuk anggaran tahun 2026, terpotong sekira Rp300 miliar. 

"Nanti kita lihat, ini baru prediksi (pemotongan anggaran dampak ekonomi global, Red)," katanya kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (31/3/2026).

Baca juga: Warga Wangon Banyumas Ditangkap Polisi Bersama Ribuan Butir Obat Keras, Dapat Pasokan dari Siluman

Dedy mengatakan, isu yang sudah berkembang saat ini adanya rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Kenaikan BBM, katanya, dipastikan akan berdampak pada pelaksanaan proyek pembangunan.

Dia mencontohkan, dalam perbaikan jalan atau pengiriman bahan material.

"Kami siapkan antisipasinya. Teman-teman OPD yang lain, saya kira juga akan melakukan efisiensi dalam penggunaan BBM dan sebagainya," ungkapnya. 

Dedy menjelaskan, sampai saat ini, belum ada perubahan rencana pembangunan di tahun 2026.

Perencanaan pembangunan tahun 2026 telah disesuaikan dengan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) pada 2025 lalu.

Dia menilai, jika nantinya ada penyesuaian anggaran karena dampak ekonomi global maka akan dilakukan di perubahan 2026.

"Bisa jadi, penyesuaiannya di perubahan 2026 dan untuk perencanaan di tahun 2027."