Tekan Stunting, Pemkab Banyumas Kebut Program RTLH dan Sanitasi

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kabupaten Banyumas mengoptimalkan intervensi sensitif seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan akses air bersih untuk menekan angka stunting.
• Program RTLH di Banyumas mencatatkan efisiensi anggaran hingga 7,8 persen dan mendapat dukungan besar dari dana CSR berbagai perusahaan.
• Dalam kegiatan Pramusrenbang Tematik Stunting 2026, Pemkab Banyumas juga memberikan penghargaan kepada desa dan kecamatan dengan kinerja penurunan stunting terbaik.

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas terus memperkuat berbagai upaya percepatan penurunan stunting di wilayahnya dengan mengoptimalkan program intervensi sensitif.

Salah satunya adalah melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penyediaan akses air bersih, serta peningkatan kualitas sanitasi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, dalam kegiatan Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pramusrenbang) Kabupaten Tematik Stunting Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Senin (9/3/2026).

Baca juga: Dapat Pendampingan dari Bagian Umum Pemprov Jateng, 30 RTLH di Kediri Banyumas Kini Layak Huni

Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Banyumas, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta sejumlah tamu undangan.

Fokus Intervensi Sensitif

Menurut Sadewo, penanganan stunting tidak hanya berkaitan erat dengan persoalan asupan gizi dan kesehatan semata. Masalah ini juga menjadi isu krusial pembangunan manusia yang berdampak jangka panjang terhadap produktivitas dan daya saing suatu daerah.

"Dalam upaya menurunkan angka stunting melalui intervensi sensitif, Pemerintah Kabupaten Banyumas memfokuskan program pada perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan akses air bersih, serta peningkatan sanitasi masyarakat," ujarnya kepada Tribunbanyumas.com, Senin (9/3/2026).

Efisiensi Program Bantuan

Sadewo menjelaskan, eksekusi program RTLH di Banyumas saat ini bahkan mampu melakukan efisiensi anggaran hingga 7,8 persen. Prestasi ini mendapat apresiasi langsung dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Efisiensi tersebut dicapai melalui kebijakan penyediaan minimal tiga toko material di setiap kecamatan untuk menciptakan iklim persaingan harga yang sehat. Kebijakan ini memberi dampak positif yang nyata bagi masyarakat penerima bantuan.

"Dengan anggaran yang sama, warga bisa meningkatkan kualitas bangunan, misalnya lantai yang sebelumnya plester bisa diganti menjadi keramik," jelasnya.

Selain itu, tingginya budaya gotong royong di tengah masyarakat Banyumas juga turut mendukung keberhasilan program tersebut. Warga sekitar kerap membantu dengan menyumbang tenaga maupun material tambahan, sehingga kualitas bangunan rumah menjadi lebih baik.

Sadewo menambahkan, Kabupaten Banyumas juga menjadi salah satu daerah penerima bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) terbesar untuk program bedah rumah. Beberapa di antaranya adalah bantuan 500 unit rumah dari Yayasan Buddha Tzu Chi, serta bantuan 165 unit rumah dari Astra yang direncanakan akan bertambah lagi sekitar 250 unit.

Pendanaan program tersebut saling bersinergi dari berbagai sumber, mulai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, hingga dana CSR dan swadaya masyarakat.

Tujuan Utama Pramusrenbang

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Banyumas, Triadi, menjelaskan bahwa Pramusrenbang Tematik Stunting menjadi forum strategis untuk memperkuat konvergensi program lintas sektor.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian penting dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kabupaten Banyumas sebelum Musrenbang tingkat kabupaten dilaksanakan.

"Rangkaian Pramusrenbang Tematik Stunting sebelumnya sudah dilaksanakan di seluruh kecamatan di Banyumas pada awal Februari 2026," kata Triadi.