Mahasiswa Protes Rencana Pembangunan Batalyon Teritorial di Patikraja Banyumas

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Banyumas Raya Marah menyoroti isu yang rencana pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan di Banyumas. 

Kekhawatiran itu disampaikan Wakil Presiden Mahasiswa UIN Prof KH Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto, Muhammad Zulfan Azmi, usai aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Banyumas, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Zulfan, mahasiswa sejak awal mencermati sejumlah pemberitaan mengenai rencana pembangunan batalyon di berbagai daerah. 

Dari informasi yang beredar, Patikraja disebut menjadi salah satu wilayah yang dipertimbangkan sebagai lokasi pembangunan.

"Jujur, kami sejak awal merasa khawatir ketika muncul pemberitaan mengenai rencana pembangunan batalyon di berbagai daerah. 

Kami juga mendengar adanya isu bahwa di wilayah Patikraja akan dibangun batalyon," katanya kepada Tribunbanyumas.com, seusai demo Sabtu (13/6/2026). 

Ia mengatakan, berdasarkan informasi yang berkembang, batalyon tersebut disebut akan diisi sekitar 500 hingga 1.000 personel.

Meski belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut, Zulfan menilai keberadaan batalyon perlu dipertanyakan mengingat kondisi keamanan Banyumas selama ini relatif kondusif.

"Yang menjadi pertanyaan kami, Banyumas selama ini relatif aman. Kami tidak sedang menghadapi konflik ataupun ancaman penjajahan dari negara lain. 

Karena itu muncul pertanyaan, untuk apa lagi dibangun pasukan dalam jumlah besar di wilayah ini?" ujarnya.

Selain mempertanyakan urgensi pembangunan batalyon, mahasiswa juga mengkritisi semakin luasnya keterlibatan TNI dalam sejumlah program yang dinilai merupakan ranah sipil.

"Menurut kami, tugas utama TNI adalah menjaga kedaulatan negara. 

Sementara urusan-urusan sipil seperti pertanian, penanaman padi, penanaman jagung, pembangunan jalan maupun pembangunan jembatan seharusnya dapat ditangani oleh masyarakat dan pemerintah sipil yang sudah ada," katanya.

Menurut Zulfan, ketahanan pangan maupun pembangunan daerah pada dasarnya dapat dikelola pemerintah daerah bersama masyarakat tanpa harus melibatkan instrumen militer.

Ia menyebut kekhawatiran serupa juga muncul di sejumlah daerah lain yang dikabarkan akan mendapatkan pembangunan batalyon, termasuk Kabupaten Kebumen.