Sadewo Minta Pengelolaan KDMP di Banyumas Diawasi Pusat

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono meminta pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Banyumas dilakukan secara profesional agar benar-benar mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa.

Menurut Sadewo, pemerintah daerah menaruh harapan besar terhadap keberadaan KDMP yang kini mulai beroperasi di sejumlah desa, termasuk di Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor.

"KDMP agar dapat menjadi motor penggerak dan ke depan dijalankan secara profesional," kata Sadewo kepada Tribunbanyumas.com, saat peresmian operasionalisasi KDMP, di Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Banyumas, Sabtu (16/5/2026).

Ia mengatakan, saat ini terdapat 172 titik KDMP yang dibangun di Kabupaten Banyumas. 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 89 titik telah selesai 100 persen, sedangkan 83 titik lainnya masih dalam proses pembangunan.

Sadewo menjelaskan, sejumlah titik yang belum menunjukkan progres pembangunan masih terkendala persoalan lahan.

"Yang belum ada progres pembangunan belum ada masalah, karena titiknya itu ada di LSD. 

Baca juga: Carlos Fortes Tanggapi Isu Dirinya Kembali ke PSIS Semarang

Sedangkan kita upayakan mudah-mudahan clear. Ini proyek strategis nasional, kita harus sukseskan bersama-sama," katanya.

Selain itu, Pemkab Banyumas juga telah menyalurkan sekitar 30 kendaraan operasional berupa truk dan mobil pikap untuk mendukung aktivitas KDMP di desa-desa.

Namun demikian, Sadewo mengingatkan agar koperasi tidak terlalu fokus pada sektor simpan pinjam karena dinilai berpotensi menimbulkan persoalan pengembalian pinjaman.

"Saya yakin itu berjalan. 

Cuma satu, kalau menjadi simpan pinjamnya berbahaya. 

Mudah-mudahan KDMP di Banyumas tidak usah simpan pinjam lah," katanya.

"Nanti biasanya mau pinjam ndak mau simpan dan mau pinjam tidak mau mengembalikan," tambahnya.

Ia juga meminta adanya pengawasan dan pendampingan profesional terhadap pengelolaan koperasi di desa-desa.

"Saya minta agar ada pengawasan dan pendampingan dari orang koperasi yang profesional dari pusat. 

Kalau perlu di satu kabupaten ada induk koperasinya. 

Mereka mengawasi koperasi-koperasi yang ada di desa-desa," ujarnya.