Sadewo Ultimatum Petugas Kesehatan Banyumas, Tegaskan Berobat Gratis tanpa Pungutan

Dalam kondisi tersebut, pelayanan seringkali terhambat karena status kepesertaan belum memenuhi syarat untuk ditanggung dalam skema UHC.

Ia pun menginstruksikan kepada seluruh puskesmas dan klinik agar tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk membantu pembiayaan sementara bagi warga yang kepesertaannya belum aktif.

"Kalau kepesertaan tidak aktif, tolong dibantu dulu. 

Nanti saya ganti. 

Kalau puskesmas atau klinik belum punya anggaran, atau tidak ada CSR yang membackup, ya sudah bayarin dulu," tegasnya.

Siap tanggung

Bupati bahkan menyatakan kesiapannya menanggung biaya tersebut secara pribadi apabila diperlukan.

"Kalau mereka tidak mau mengeluarkan uang dari CSR atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ), sudah, nanti tagihkan ke Bupati.

Saya bayarin pakai kocek pribadi," ujarnya.

Ia mencontohkan, salah satu anggota DPRD Banyumas, Mbak Ito, telah melakukan hal serupa dengan menempatkan petugas di puskesmas membantu warga yang belum terdaftar atau belum aktif kepesertaannya.

"Yang tidak tercover oleh anggota DPRD, kalau ada yang datang, berapapun akan saya bayarin," katanya.

Bupati juga mengaku geram karena masih ditemukan adanya pungutan biaya kepada masyarakat, meskipun program pelayanan kesehatan gratis telah disepakati bersama.

"Saya tidak mau dengar ada keluhan masyarakat harus bayar uang administrasi Rp10 ribu dan uang berobat Rp15 ribu. Ini sudah jelas harus gratis," tegasnya.

Ia menilai, pelayanan kesehatan gratis bagi warga Banyumas yang memiliki KTP Banyumas harus diberikan tanpa syarat yang berbelit.

"Tidak peduli dari mana saja, masyarakat Banyumas datang ke puskesmas sudah tidak usah ditanya macam-macam," katanya.