Sejumlah Pejabat Diamankan KPK Bersama Bupati Cilacap dalam OTT: Ada Kepala DPKUKM Hingga Sekda

Ringkasan Berita:

• KPK dikabarkan mengamankan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman bersama 26 pejabat dalam OTT, Jumat.
• Mereka yang diamankan di antaranya Sekda Cilacap Sadmoko Danardono, kepala DPKUKM, kepala Dispermades, kepala Dinsos, dan kepala Diskominfo.
• KPK juga menyegel ruang sekda hingga asisten sekda.

TRIBUNBANYUMAS.COM, CILACAP -  Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) di Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (13/3/2026), dikabarkan menyasar bupati dan sejumlah pejabat.

Informasi yang didapat di lingkungan Pemkab Cilacap, Bupati Syamsul Auliya Rachman ditangkap bersama Sekda Cilacap Sadmoko Danardono.

Selain itu, ada juga kepala dinas dan pejabat eselon II lain.

Kabar yang diterima, pejabat yang turut diamankan KPK di antaranya:

• Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM (DPKUKM) Oktirivianto Subekti,
• Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Heru Kurniawan,
• Kepala Dinas Sosial Moch Ichlas Rianto,
• serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Budi Haryanto.

Mereka diamankan KPK saat mengikuti rapat di lingkungan Setda Cilacap.

Baca juga: OTT KPK di Cilacap: Bupati Syamsul Auliya Rachman dan 26 Orang Lainnya Ditangkap Terkait Suap Proyek

Setelah diamankan, rombongan pejabat Pemkab Cilacap itu dibawa menuju Polresta Banyumas menggunakan sebuah bus berwarna kuning yang sempat terparkir di area Samsat Cilacap.

Ruangan Disegel KPK

Sementara, sejumlah ruangan pejabat di Setda Cilacap terlihat disegel KPK.

Ruangan yang disegel di antaranya ruang kerja Sekda Cilacap dan ruang Asisten Sekda.

Pada pintu ruang kerja Sekda Cilacap Sadmoko Danardono tampak segel bertuliskan "Dalam Pengawasan KPK - Jumat, 13 Maret 2026".

Baca juga: Karier Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman Kena OTT KPK: dari Ajudan Bupati Terjun ke Politik

Penyegelan tersebut diduga berkaitan dengan proses penyelidikan atas operasi tangkap tangan yang dilakukan lembaga antirasuah itu.

Namun, belum ada pernyataan resmi dari Pemkab Cilacap.

Kepala Bagian Humas Setda Cilacap Martono yang dikonfirmasi wartawan, belum memberikan tanggapan.

Sesuai prosedur hukum, KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan sebelum menentukan status hukum mereka. (*)