Antisipasi Harga Kebutuhan Melonjak Jelang Lebaran, Bupati Cilacap Kumpulkan TPID

TRIBUNBANYUMAS.COM, CILACAP – Menjelang Idul Fitri 2026, Pemkab Cilacap tancap gas mengantisipasi lonjakan harga dengan mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Kamis (5/2/2026).

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Cilacap, Agus Firmanudin, mengatakan forum strategis tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi dan memastikan kelancaran sistem pembayaran di daerah.

“High Level Meeting ini merupakan amanat Permenko Nomor 10 Tahun 2017 untuk mengevaluasi kinerja TPID sekaligus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi daerah,” ujar Agus.

Ia menambahkan, pengendalian inflasi tahun 2026 diarahkan agar Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Cilacap tetap berada pada sasaran 2,5 persen dengan toleransi plus minus satu persen guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Fokus pengendalian inflasi periode 2025 hingga 2027 mencakup keterjangkauan harga, peningkatan produktivitas pangan, kelancaran distribusi dari wilayah surplus ke defisit, serta penguatan data pangan yang akurat,” jelasnya.

Baca juga: Mesin Pengering Ompreng SPPG Krajan Banyumas Meledak, 22 Orang Terluka

Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan secara serius dan tepat sasaran oleh seluruh anggota TPID.

“Penanganan inflasi itu seperti mengobati penyakit, tidak boleh salah diagnosis dan harus tepat sasaran,” tegas Syamsul.

Menurut Bupati, setiap faktor penyebab inflasi perlu diurai secara detail, baik yang bersifat harian maupun bulanan, agar kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh akar permasalahan.

“Jangan hanya menyelesaikan di permukaan, semua faktor harus kita breakdown satu per satu sampai ke sumbernya,” katanya.

Syamsul juga menekankan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi menjadi salah satu indikator penting penilaian pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah daerah.

“Ada potensi Dana Insentif Fiskal hingga Rp1 triliun bagi daerah yang mampu mengendalikan inflasi secara optimal, sehingga TPID harus bekerja maksimal,” ujarnya.

Menindaklanjuti arahan Presiden terkait kemandirian daerah, Pemkab Cilacap mendorong optimalisasi produksi pangan di tingkat rumah tangga, kelompok tani, dan peternak lokal guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

Meski harga kebutuhan pokok di pasaran terpantau relatif stabil, Pemkab Cilacap telah menyiapkan langkah antisipatif berupa operasi pasar dan pasar murah yang akan digelar di 24 kecamatan serta satu kali di tingkat kabupaten.

Selain itu, Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian (DPKUKM) diinstruksikan melakukan pemantauan harga secara harian untuk mendeteksi potensi kenaikan sejak dini.

“Kami juga menyiapkan sinergi lintas sektoral dengan melibatkan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial jika terjadi inflasi yang berlebihan,” terang Syamsul. (ray)