Segini Tarif Ambulans Desa di Banyumas, Bandingkan dengan Rumah Sakit

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Sistem pengelolaan ambulans desa di wilayah Kabupaten Banyumas dinilai masih belum seragam, mulai dari skema koordinasi, honor sopir, hingga spesifikasi armada. 

Hal ini terungkap dari pernyataan salah satunya dari Paguyuban Siaga Desa Banyumas Barat yang menaungi puluhan relawan dan armada ambulans desa.

Perwakilan Paguyuban Siaga Desa Banyumas Barat, Sikin Prianto, menyebut wacana pengambilalihan atau penyeragaman koordinasi ambulans non-pemerintah oleh Dinas Kesehatan maupun puskesmas belum bisa diputuskan dalam waktu dekat. 

Pihaknya masih akan membahas rencana tersebut bersama anggota paguyuban dalam pertemuan rutin yang dijadwalkan Februari mendatang atau sebelum bulan puasa.

"Kalau soal diambilalih atau dijadikan satu manajemen, kami belum bisa menjawab sekarang. 

Itu harus dirapatkan dulu, karena belum tentu semua anggota sepakat," kata Sikin kepada Tribunbanyumas.com, Jumat (16/1/2026). 

Ia mengakui, kondisi ambulans desa di Kabupaten Banyumas memang sangat beragam. 

Bahkan, ada desa yang hingga kini belum memiliki ambulans siaga, salah satunya Desa Banjaranyar, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.

Namun, menurutnya, ketiadaan ambulans di satu desa seharusnya tidak menjadi alasan terhambatnya layanan darurat.

"Kalau di Banjaranyar memang belum ada ambulans desa. 

Tapi bukan berarti tidak bisa membantu. 

Bisa koordinasi dengan desa lain atau dengan teman-teman paguyuban yang armadanya sedang tidak dipakai dan posisinya paling dekat dengan pasien," ujarnya.

Namun demikian Kepala Desa Banjaranyar, Robi, menambahkan bahwa pada April 2026 pihak desa berencana akan ada pengadaan ambulance desa. 

Setiap desa memiliki sistem pengelolaan ambulans yang berbeda-beda, terutama terkait honor sopir. 

Di beberapa desa tidak terdapat sopir tetap, sehingga pengemudi sering berganti-ganti sesuai ketersediaan relawan.

"Di tempat saya armadanya ada, tapi tidak ada sopir tetap. 

Honornya juga beda-beda tiap desa, disesuaikan kemampuan desa masing-masing," kata Sikin. 

Ia menyebut, ada desa yang hanya menanggung biaya perawatan kendaraan, sementara biaya bahan bakar dibebankan kepada keluarga pasien. 

Hingga kini, sebagian besar ambulans desa tidak mematok tarif pasti.

"Biasanya hanya pengganti bensin. 

Misalnya dari Cikakak ke RSUD Margono ada yang memberi Rp150 ribu. 

Bahkan kalau ada yang ngasih terlalu besar, saya kembalikan. 

Karena tujuan kita kemanusiaan," ucapnya.

Menurut Sikin, besaran uang pengganti bensin umumnya disesuaikan dengan jarak tempuh. 

Dari Kecamatan Gumelar ke Purwokerto, misalnya, kisaran Rp200 ribu. 

Sementara dari Pekuncen ke Ajibarang sekitar Rp50 ribu.

Ia berpandangan, seharusnya persoalan tarif dan sistem kerja ambulans desa bisa diatur secara resmi melalui Peraturan Desa (Perdes). 

Dengan begitu, ada kepastian soal upah sopir sekaligus anggaran perawatan armada.

"Dari awal mobil ambulans itu ada, harusnya diperdeskan. 

Jadi jelas ada sopir tetap, jelas juga perawatannya," katanya.

Selain soal tarif, perbedaan juga terlihat dari spesifikasi dan kelengkapan ambulans desa.

Ada ambulans yang hanya berupa mobil biasa dengan jok standar, ada pula yang sudah dilengkapi tandu, oksigen, hingga perlengkapan P3K.

"Ambulans desa itu wujudnya beda-beda. Ada yang sudah dimodifikasi, tapi tidak semua desa punya. 

Ada yang cuma mobil biasa dengan sedikit upgrading," jelasnya.

Meski demikian, untuk kondisi darurat, ambulans desa umumnya telah dilengkapi sirene dan rotator. 

Para sopir juga pernah mendapatkan pelatihan dari sejumlah rumah sakit, seperti rumah sakit di Ajibarang dan RSI An-Nisah.

Baca juga: Pemkot Semarang Anggarkan Rp50 Miliar untuk Perbaikan Jalan di Tahun 2026

Saat ini, Paguyuban Siaga Desa Banyumas Barat memiliki sekitar 60 anggota dengan jumlah armada yang kurang lebih sama. 

Di dalamnya juga tergabung relawan ambulans dari berbagai lembaga sosial dan keagamaan. 

Selain ambulans desa, terdapat pula ambulans milik perorangan yang kerap membantu layanan kegawatdaruratan.

"Biasanya puskesmas punya database ambulans di sekitarnya dan menjalin kerja sama. 

Kalau ada kondisi darurat, bisa dialihkan ke ambulans yang paling siap," ujarnya.

Terkait wacana penyeragaman sistem koordinasi dan spesifikasi ambulans, Sikin menilai langkah tersebut sebenarnya baik, terutama kesiapsiagaan bencana. 

Namun, ia mengingatkan adanya konsekuensi yang perlu dipikirkan matang-matang, khususnya soal pendapatan sopir.

"Kalau diseragamkan, konsekuensinya bisa jadi tidak ada pendapatan. 

Padahal sopir ini relawan, kerja kemanusiaan, tapi di sisi lain mereka juga butuh pemasukan," katanya.

Ia berharap Dinas Kesehatan dapat mempertegas arah kebijakan terkait ambulans desa agar ada kejelasan bagi seluruh pihak.

Dengan tidak mengabaikan semangat kemanusiaan yang selama ini menjadi dasar layanan ambulans desa. (jti)