Serap Aspirasi di Kebumen, Abdul Kholik Ingatkan Program Koperasi Merah Putih Jangan Instan

Ringkasan Berita:

• Anggota DPD RI, Abdul Kholik, menghadiri FGD terkait polemik pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kebumen.
• Terungkap aspirasi mengenai konflik sosial, musyawarah desa yang dipaksakan, hingga ketidakjelasan anggaran pengurukan lahan.
• Abdul Kholik menilai tujuan koperasi baik untuk ekonomi, namun pelaksanaannya tidak boleh instan dan masif tanpa uji coba.
• Ia mengusulkan pembuatan pilot project di Kebumen sebagai rujukan keberhasilan sebelum diterapkan massal.

TRIBUNBANYUMAS.COM, KEBUMEN - Polemik pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Kebumen mendapat perhatian serius dari Senator Jawa Tengah.

Anggota DPD RI, Abdul Kholik turun langsung menyerap aspirasi untuk mengurai benang kusut persoalan tersebut.

Dalam Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Candisari Kebumen, Kamis (8/1/2026), Abdul Kholik menerima banyak masukan dari kepala desa dan akademisi.

Baca juga: Anggota DPD RI Abdul Kholik Orasi di UNIKMA, Ajak Kampus Kolaborasi Majukan Daerah

Ia menekankan, niat baik pemberdayaan ekonomi tidak boleh dilakukan dengan cara yang menabrak aturan.

Jangan Terburu-buru

Menanggapi banyaknya keluhan soal proses yang terkesan dipaksakan, Abdul Kholik mengingatkan agar program ini tidak dieksekusi secara instan.

"Koperasi bentuk usaha, yang namanya usaha harus dipersiapkan dengan baik tidak dilakukan dengan cara-cara yang instan. Kalau memungkinkan dibuat jelas dulu unit usaha yang akan dibangun," ungkap Abdul Kholik.

Ia menyarankan agar tidak ada pemaksaan program secara masif (masifikasi) jika belum ada bukti keberhasilan yang nyata.

Usulkan Pilot Project

Sebagai solusi jalan tengah, Abdul Kholik mendorong agar Kabupaten Kebumen membuat percontohan terlebih dahulu.

"Jangan dibuat program dengan masifikasi tanpa melalui proses piloting yang bisa menjadi rujukan berhasil atau tidaknya," jelasnya.

Dengan adanya pilot project, potensi risiko kegagalan dan konflik sosial bisa diminimalisir.

Aspirasi ini, kata Kholik, akan ia bawa ke tingkat pusat agar menjadi bahan evaluasi kebijakan nasional.

"Jangan sampai menabrak peraturan perundang-undangan terkait dengan lahannya yang itu mungkin lahan yang dilindungi. Ini kan bagian program negara jadi harus tunduk pada aturan negara dengan baik," pungkasnya.

Ancaman Konflik Sosial

Sebelumnya, Presidium Formasi (Forum Masyarakat Sipil) Kebumen, Yusuf menyampaikan kepada Abdul Kholik bahwa program ini telah memicu konflik sosial.

Mulai dari musyawarah desa yang dipaksakan hingga masalah lahan.

"Ini menjadi titik tembak calon-calon Kades yang akan mencalonkan kembali (di Pilkades 2027). Karena banyak hal yang bertentangan regulasi," terang Yusuf.