Pusing Susun Rencana Kerja Imbas Pemangkasan TKD, Pemkab Cilacap Janji Prioritaskan Infrastruktur

Ringkasan Berita:

• Pemangkasan TKD dari pusat menyulitkan Pemkab Cilacap menyusun rencana kerja 2027.
• Meski begitu, Pemkab Cilacap memastikan perbaikan infrastruktur menjadi prioritas.
• Pemkab Cilacap meminta maaf kepada masyarakat jika pemangkasan TKD berdampak pada penundaan sejumlah program.

TRIBUNBANYUMAS.COM, CILACAP - Pemerintah Kabupaten Cilacap mulai menghadapi tekanan fiskal serius dalam penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.

Kondisi ini terjadi lantaran pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mempersempit ruang belanja pembangunan.

Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman mengatakan, tekanan anggaran sebenarnya sudah terasa sejak APBD 2026.

Tekanan terjadi saat pusat memangkas TKD Cilacap sebesar Rp86 miliar pada 2025 dan kembali berkurang Rp393 miliar pada 2026.

"Sekarang, kita sedang menjalankan APBD 2026 dengan tantangan yang luar biasa akibat pemotongan TKD, sehingga berdampak langsung pada pelaksanaan program daerah dan kami mohon maaf kepada masyarakat," ujar Syamsul, Rabu (7/1/2026).

Baca juga: Petaka Obat Nyamuk Bakar, Dua Rumah di Cilacap Ludes Terbakar

Ia mengakui, keterbatasan fiskal memaksa sejumlah agenda pembangunan harus ditunda meski aspirasi publik tetap menjadi pertimbangan utama pemerintah daerah.

"Sekitar 70 persen aspirasi masyarakat masih menuntut perbaikan infrastruktur sehingga sektor ini tetap kami prioritaskan meskipun dalam kondisi anggaran terbatas," katanya.

Benahi Sistem Perencanaan

Selain penyesuaian program, Pemkab Cilacap juga melakukan pembenahan sistem perencanaan, penganggaran, dan pengawasan guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih tertib dan akuntabel.

"Ada beberapa kegiatan yang harus diefisienkan namun langkah ini penting agar pengelolaan anggaran ke depan lebih rapi dan meminimalkan potensi temuan," jelas Syamsul.

Kepala BPKAD Cilacap Sapta Giri Putra menjelaskan, struktur APBD 2026 masih mengalami defisit sebesar Rp121,37 miliar dengan ketergantungan pendapatan transfer mencapai 68,57 persen.

Untuk 2027, tekanan fiskal diproyeksikan meningkat karena pendapatan daerah diperkirakan turun dari Rp3,46 triliun menjadi Rp2,80 triliun, sementara potensi defisit dapat melebar hingga Rp234,6 miliar.

"Penurunan terbesar berasal dari pendapatan transfer sehingga daerah dituntut lebih efisien dalam belanja sekaligus kreatif menggali Pendapatan Asli Daerah," ujar Sapta.

Baca juga: Pria Lansia Meninggal Saat Kebakaran di Karangpucung Cilacap, Ditemukan di Kamar

Ia juga mengingatkan adanya potensi sanksi fiskal jika belanja wajib seperti infrastruktur dan belanja pegawai tidak terpenuhi sesuai regulasi terbaru.

Dari sisi perencanaan, Kepala Bappeda Cilacap Imam Jauhari menjelaskan bahwa RKPD 2027 tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dengan orientasi penguatan ekonomi daerah dan kemandirian fiskal.

Ia menilai, indikator makro daerah relatif stabil dengan angka kemiskinan turun menjadi 9,41 persen, IPM meningkat ke 73,45, serta tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 7,40 persen.

"Pembangunan 2027 diarahkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi, kualitas SDM, pemerataan wilayah, serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital," kata Imam. (*)