Masih Tergantung Transfer Pusat, PAD Banjarnegara Hanya Sekitar Rp 385 Miliar

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANJARNEGARA-  Pemerintah Kabupaten Banjarnegara  melalui Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menggelar acara gebyar pajak daerah, di Aula lantai 3 Sekretariat Daerah Banjarnegara Kamis (18/12/2025). 

Gebyar pajak daerah ini di gelar untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak serta  untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
 
Kegiatan ini diadakan secara luring dan daring dan diikuti  425 undangan dari para Camat, Kepala Desa dan perangkat, serta wajib pajak.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Aditya agus Satria, M.Ec. Dev.,MA.,Ak.,CA mengatakan, gebyar pajak daerah ini di gelar untuk memberikan  Penghargaan kepada wajib pajak kategori PBB-P2,PBJT atas Hotel, Makanan dan Minuman, Hiburan, Parkir dan Instansi Pemerintah Daerah yang membantu dalam pemungutan Pajak Daerah.

 “Kegiatan ini diharapkan bisa  memberikan motivasi bagi wajib pajak dalam kepatuhan kewajibannya serta Instansi Pemerintah Daerah yang membantu dalam Pemungutan Pajak Daerah, harapannya  Pendapatan Asli Daerah meningkat,” Ujarnya.

Adit menambahkan, Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Untuk itu kata dia, Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adit menjelaskan, pada Tahun Anggaran 2024, realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp. 2.342.304.421.306, dengan PAD Rp.385.229.437.608 atau 16,4 persen dari Pendapatan Daerah.

Sementara  Pajak Daerah sebesar Rp. 86.613.387.782 atau 22,4?ri PAD, atau 3,69?ri total Pendapatan Daerah.

“Angka ini menunjukkan ketergantungan yang masih tinggi pada dana transfer,” jelasnya. 

Adit menambahkan, tahun anggaran 2025, target Pajak Daerah meningkat menjadi Rp.164.821.906.000 seiring penambahan objek baru (Opsen PKB dan BBNKB), dan hingga 17 Desember 2025, Pajak Daerah telah terealisasi Rp.138.339.296.871 atau 83,93 % .
 
“Jenis pajak kita saat ini belum 100 persen terealisi, per tanggal 16 Desember 2025 dari target Rp. 2.282.798.248.000 baru tercapai 1.746.842.569.741,” tambahnya. 

Ia menjelaskan, Pendapatan dari Pajak Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan MBLB tidak dapat terealisasi sepenuhnya karena beberapa kendala, seperti  keterbatasan kewenangan Pemerintah Daerah karena pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

Selain itu kata dia, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang belum optimal, serta keterbatasan data kendaraan, dan  kondisi perekonomian masyarakat  juga ikut menjadi kendala belum optimalnya pendapatan dari sektor PKB dan BBNKB,” jelasnya. 

Sementara itu kata Adit,  penerimaan Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) juga belum optimal karena keterbatasan pengawasan terhadap kegiatan penambangan, potensi wajib pajak yang belum seluruhnya terdata, serta masih adanya aktivitas penambangan yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan perizinan dan pelaporan.

Mewakili Bupati Banjarnegara, Pj Sekretaris Daerah Tursiman pada kesempatan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kekuatan fiskal daerah itu sendiri. Daerah yang kuat secara fiskal adalah daerah yang berdaulat dalam menentukan arah pembangunannya. 

Ia mengatakan daerah yang lemah fiskalnya akan selalu berada dalam posisi menunggu dan bergantung.

Baca juga: Kontraktor Tanggapi Proyek Jalan Getas - Nglebak Blora yang Molor, Ngaku Rugi Banyak