Baca tanpa iklan
Apalagi, menurut Fahri, langkah BP Tapera yang mengkotak-kotakan segmen penerima KPR, tidak tepat.
Jelas Fahri, kebijakan tersebut sejatinya tidak boleh dilakukan sembarangan. Padahal, harusnya, BP Tapera bekerja sesuai mandatnya, yakni melayani pendataan keanggotaan.
"Coba lihat Undang-undang Tapera. Orang itu setelah setahun baru boleh dapat jatah rumah. Artinya harus anda membangun basis keanggotaan. Baru orang itu bisa punya lahan. Baru orang itu bisa mengantre untuk punya rumah subsidi," ungkap Fahri.
Sementara itu, ketika dikonfirmasi Kompas.com terkait tudingan Fahri, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, BP Tapera ditunjuk oleh pemerintah sebagai operator investasi pemerintah dalam penyaluran FLPP.
BP Tapera sebagai lembaga independen, diawasi oleh lima anggota komite tapera yakni Menteri PKP sebagai ketua komite dengan anggota Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan satu anggota profesional.
Dalam mendukung pencapaian program 3 juta rumah, kuota penyaluran tahun 2025 dinaikkan dari semula 220.000 menjadi 350.000.
Kenaikan kuota secara signifikan ini memerlukan upaya ekstra agar terserap maksimal.
Salah satu upayanya adalah melakukan segmentasi MBR berdasarkan profesi dengan tujuan meningkatkan ketepatan sasaran MBR.
"Selain itu refocussing optimalisasi pencapaian di sisi demand dengan sosialisasi dan upaya promotif lainnya secara lebih fokus dan terarah," terang Heru.
Adapun penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP mencapai 129.773 unit rumah subsidi hingga semester I-2025.
Baca juga: Video Upacara HUT ke-80 RI di Pati Diganggu Pendemo Dipastikan Hoaks, Diskominfo: Bukan di Pati
Dari jumlah tersebut, segmen buruh tercatat sebagai penerima terbanyak.
Realisasi penyaluran FLPP untuk segmen buruh telah mencapai 36.376 unit rumah subsidi.
"Matching antara demand dan supply-nya," ujar Heru .
Menurut dia, tingginya penyerapan FLPP oleh buruh disebabkan oleh lokasi rumah subsidi yang banyak dibangun di kawasan industri seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, Serang, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, Batang hingga Kendal.
"Pekerja swasta, termasuk buruh, itu terkonsentrasi di wilayah-wilayah industri. Sementara lokasi rumah subsidi juga banyak tersedia di wilayah tersebut," jelasnya.