TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Praktik perundungan terjadi pada calon dokter spesialis dari senior mereka di rumah sakit milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Bahkan, ada buku panduan yang dibuat dokter senior untuk para dokter dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di rumah sakit vertikal Kemenkes itu.

Keberadaan buku panduan yang bertujuan merundung atau bullying ini diungkap Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers, Jumat (18/8/2023).

Buku panduan tersebut bernuansa perundungan atau praktik bullying kepada calon dokter spesialis.

Baca juga: Jadi Korban Perundungan, 25 Anak di Sragen Kapok Sekolah

Selain buku panduan, Budi menemukan fakta, beberapa calon dokter spesialis kerap mendapat kata-kata kasar.

"Kata-kata yang sangat kasar, ngomong mengenai binatang ke anak-anak. Binatang-binatang sudah rendah itu kelasnya, kata-kata yang sangat rasialis."

"Kemudian, juga ada buku panduan yang harus diikuti," kata Budi.

Budi mengungkapkan, buku panduan tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan materi pendidikan atau pembelajaran yang seharusnya diterima calon dokter spesialis.

Calon dokter spesialis ini kerap dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan para senior yang memakan dana hingga puluhan, bahkan ratusan juta rupiah.

"Apalagi, kalau di buku panduan itu mencantumkan harus beli ini, harus sewakan ini, sehingga keluar juga uang dan kita cek bisa puluhan juta per bulan atau ratusan juta per tahun."

"Ini bukan praktik-praktik yang baik dan ini terjadi di rumah milik Kemenkes," ucap Budi.

Kejadian-kejadian ini, kata Budi, tidak bisa dibiarkan.

Banyaknya praktik bullying lantas membuatnya membuka kanal pengaduan melalui Whatsapp 081299799777 dan situs web https://perundungan.kemkes.go.id/.

Baca juga: Korban Perundungan Soal Jilbab di Sragen Belum Masuk Sekolah, Guru Terus Lakukan Pendekatan

Sejauh ini, Kemenkes menemukan praktik perundungan di tiga rumah sakit milik Kemenkes dan telah memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada tiga rumah sakit tersebut, yaitu RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo di Jakarta, RS Hasan Sadikin di Bandung, dan Dirut RS Adam Malik di Medan.

"Jadi, saya tidak mungkin bisa membiarkan rumah yang dimiliki oleh Kemenkes terjadi praktik-praktik yang tidak menunjukkan budaya bangsa Indonesia, budi pekerja yang luhur, penuh cacian rasialis, kata-kata yang memanggil juniornya memanggil nama hewan," kata Budi.