Baca tanpa iklan
TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali menggelar diskusi terkait penetapan upah minimum, Kamis (10/11).
Kali ini, Ganjar mengajak perwakilan LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Jawa Tengah dari unsur pakar, pekerja dan pengusaha.
Selama satu jam di rumah dinasnya, Ganjar menerima dan mendengarkan masukan.
Baik dari buruh maupun pengusaha.
Keduanya masih punya pandangan masing-masing terkait dasar penetapan upah minimum.
“Intinya di tengah situasi yang belum seratus persen baik untuk seluruh perusahaan, maka dialog seperti ini menjadi penting agar saling memahami kondisi masing-masing agar keputusan upah itu betul-betul merepresentasikan kesepakatan,” kata Ganjar.
Diskusi ini dilakukan Ganjar untuk memberi masukan kepada pemerintah pusat, sebelum pengumuman keputusan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 21 November 2022 mendatang.
“Minimal secara konseptual saya usulkan, UMP naik sekian di pusat dan diberikan catatan ini bisa diberlakukan kepada perusahaan dalam hal perusahaan yang seperti ini maka wajib mengikuti,” ujarnya.
Mantan anggota DPR RI ini mengaku lebih setuju dengan kebijakan upah sektoral.
Sehingga, penetapan upah bisa disesuaikan pada kondisi per industrinya.
Ruang diskusi ini, kata Ganjar, masih akan dibuka untuk menampung masukan dan formula baru terkait penetapan upah.
Agar bisa disampaikan ke pemerintah pusat sebagai pertimbangan.
“Saya titipkan untuk diskusi lagi untuk mendekatkan formula-formula yang ada. Sehingga kondisi ini menjadi catatan sosiologis di Jawa Tengah yang merepresentasikan keputusan untuk kita usulkan ke pusat,” tuturnya.
Frans Kongi, Ketua Apindo Jateng yang hadir dalam forum tersebut mengapresiasi Ganjar yang terus membuka ruang diskusi.
“Oh iya positif, bagus, jadi meeting of mind juga. Kita harapkan supaya nanti ada satu kesamaan,” ujar Frans.