Baca tanpa iklan
Lembaga pengusul bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi data calon penerima Banpres Produktif untuk Usaha Mikro.
Seluruh data UMKM yang diusulkan akan melalui proses verifikasi dan validasi di Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kemenkeu dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
Calon penerima yang lolos, diproses sebagai nominator sebelum ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagai penerima Banpres Produktif untuk Usaha Mikro.
Lembaga penyalur, dalam hal ini Bank BRI, BNI dan BNI Syariah akan melakukan proses Know Your Customer (KYC) untuk memastikan kebenaran data penerima bantuan.
Penerima yang telah melewati seluruh proses tersebut wajib menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak atas data yang disampaikan.
Penyaluran bantuan dilakukan langsung dari bank ke rekening penerima senilai Rp2,4 dalam sekali transfer.
Dengan demikian, tidak ada peluang pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk memotongnya.
Adi mengimbau kepada para pelaku usaha mikro penerima agar bijak memanfaatkan bantuan tunai itu.
Karena hanya menerima sekali, pelaku usaha mikro diharap bisa menggunakannya seoptimal mungkin untuk menopang usahanya.
"Tentu harus kreatif melakukan diversifikasi usaha dalam menghadapi perubahan perilaku konsumen yang berubah akibat pandemi," katanya.
Adi mengakui, para pelaku UKM di Kabupaten Purbalingga cukup terdampak pandemi Covid 19.
Meski diakui pula, sejumlah pelaku UKM relatif stabil bahkan meningkat omsetnya di masa pandemi ini.
Meski terimbas karena data beli masyarakar menurun, para pelaku usaha mikro relatif mampu bertahan dari ujian pandemi.
Ini tak lepas dari mental kewirausahaan mereka yang telah terbentuk.
Sebagian pelaku usaha UKM nyatanya mampu membangun kreativitas, hingga mendiversifikasi produknya untuk memenuhi selera pasar di masa pandemi.