Dewan Minta Kebijakan Lima Hari Sekolah di Pekalongan Dikaji Ulang

TRIBUNBANYUMAS.COM, PEKALONGAN - Memasuki satu tahun masa kerja DPRD Kabupaten Pekalongan periode 2024-2029, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan, Kholis Jazuli menegaskan, komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN), tenaga P3K paruh waktu, serta menyoroti kebijakan sekolah lima hari yang menuai respons sensitif dari masyarakat.

Selain itu dalam setahun terakhir, Komisi A telah aktif memperjuangkan berbagai isu penting yang berdampak langsung pada pegawai dan masyarakat Kabupaten Pekalongan.

Salah satu fokus utama adalah, peningkatan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) serta hak-hak tenaga P3K, termasuk yang berstatus paruh waktu.

'Kami memperjuangkan agar TPP dan tunjangan lainnya di Kabupaten Pekalongan bisa sejajar dengan kabupaten/kota tetangga."

"Ini bentuk perhatian kami terhadap pegawai dan para pengabdi daerah agar mendapat hak yang layak,” ujar Kholis dalam peringatan satu tahun masa kerja DPRD, Rabu (13/8/2025).

Selain isu kesejahteraan pegawai, Komisi A juga mencermati wacana penerapan kebijakan lima hari sekolah yang sempat diujicobakan.

Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji lebih dalam, mengingat sensitivitas masyarakat Pekalongan terhadap isu keagamaan.

"Mayoritas masyarakat menginginkan agar kebijakan ini dikaji ulang. Kami sebagai mitra pemerintah merasa khawatir, jika ini dipaksakan tanpa kajian mendalam. Jangan sampai terjadi kegaduhan seperti yang terjadi di Kabupaten Pati," katanya.

Baca juga: Jadwal Peluncuran Tim PSIS Semarang, Sosok Pemain hingga Jersey Akan Dikenalkan ke Publik

Ia menegaskan, bahwa kebijakan publik harus berlandaskan pada kebutuhan dan karakteristik masyarakat lokal.

Jazuli pun mengajak seluruh pihak, termasuk komisi lain di DPRD dan jajaran eksekutif, untuk bersinergi dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan serta ketenteraman sosial.

"Kami terus mendorong agar setiap kebijakan yang lahir dari pemerintah daerah mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk dalam bidang pendidikan," tandasnya. (Dro)