Berita Banyumas

Anggaran Terbatas, Pemkab Banyumas Batasi Perjalanan Dinas dan Kegiatan di Hotel

Pemkab Banyumas membatasi perjalanan dinas pejabat dan kegiatan di hotel sebagai bentuk efisiensi anggaran.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/PERMATA PUTRA SEJATI
EFISIENSI ANGGARAN - Bupati Sadewo memberi keterangan kepada wartawan seusai meluncurkan sistem layanan publik terintegrasi bernama Banyumas PAS di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Kamis (3/7/2025). Sadewo mengungkapkan, pihaknya melakukan efisiensi anggaran dengan membatasi kegiatan seremonial di hotel dan memaksimalkan fasilitas milik pemkab. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas membatasi kegiatan seremonial di hotel karena keterbatasan anggaran di perubahan APBD 2025.

Mereka juga membatas perjalanan dinas sebagai satu di antara langkah efisiensi anggaran.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan, efisiensi anggaran harus dilakukan lantaran keterbatasan anggaran di perubahan APBD 2025.

"Kalau hanya antar surat ke kementerian, tidak perlu kepala dinas ikut."

"Emangnya mau ketemu menteri? Paling juga resepsionis."

"Suratnya bisa di-scan, mereka tetap terima," kata Sadewo di Pendopo Si Panji Purwokerto, Rabu (3/7/2025).

Baca juga: Banyumas PAS Jadi Andalan Baru Layani Warga, Bupati Sadewo: Kebanyakan Aplikasi Itu Jeleh

Sadewo menegaskan, pemkab melakukan efisiensi hingga 50 persen untuk sejumlah kegiatan non-prioritas. 

Satu di antaranya, mengurangi rapat atau pelatihan yang biasanya digelar di hotel. 

"Kami punya ruang sendiri, kenapa tidak digunakan?" katanya.

Namun, Sadewo juga mengakui, pemkab tidak bisa melarang total kegiatan di hotel, terutama yang diselenggarakan pihak eksternal. 

Meski begitu, di tengah pengetatan anggaran, Pemkab Banyumas harus cermat memilih kegiatan prioritas. 

Baca juga: Kasus Pungli MAN 3 Banyumas Jadi Perhatian Pemkab, Langsung Diteruskan ke Pemprov Jateng

Di antaranya, kesiapan pemkab menebus dana Rp7 miliar demi mengamankan anggaran Rp33 miliar dari Kementerian PUPR untuk pembangunan Jembatan Sidabowa.

"Kalau kita keluar Rp7 miliar tapi dapat Rp33 miliar dari pusat, ya tentu saya siapkan."

"Ini akan kami diskusikan bersama dewan. Tidak ada tarik ulur," katanya. 

Sadewo menegaskan, pengelolaan anggaran harus fleksibel namun tetap mengutamakan skala prioritas, terutama menyangkut pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung ke masyarakat. (*)

Sumber: Tribun Banyumas
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved