LIPUTAN KHUSUS: DPRD Banyumas Yakin Jalan Bung Karno Bisa Lebih Ramai dari Malioboro

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - DPRD Kabupaten Banyumas optimistis Jalan Bung Karno bisa melebihi keramaian di Jalan Malioboro, Yogyakarta.

Akan tetapi, realitas di lapangan masih menunjukkan semrawutnya penataan PKL dan pejalan kaki yang kehilangan hak ruang.

Jalan Bung Karno di Purwokerto menjadi sorotan.

Baca juga: LIPUTAN KHUSUS: Trotoar Jalan Bung Karno Purwokerto Makin Semrawut Jadi Lahan PKL

Di tengah geliatnya ekonomi dan padatnya keramaian, kawasan ini justru tampak semrawut.

Trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki, kini dikuasai para pedagang kaki lima (PKL).

Situasi ini menyisakan ironi.

Di satu sisi, Ketua DPRD Banyumas Subagyo menyebut Jalan Bung Karno punya potensi menyaingi bahkan melampaui kawasan legendaris Malioboro di Yogyakarta.

Di sisi lain, tata kota yang belum tuntas justru menjadi momok yang membayangi harapan tersebut.

"Kalau dikemas dengan baik, Jalan Bung Karno bisa lebih bagus dari Malioboro. Penting bagaimana kepentingan pejalan kaki dan pedagang kuliner bisa disatukan secara harmonis," ujar Subagyo kepada Tribunbanyumas.com, Sabtu (14/6/2025).

Ia mengakui kondisi saat ini belum ideal. PKL memanfaatkan trotoar karena belum tersedia lokasi khusus secara menyeluruh.

"Memang harus dimaklumi, tapi tidak selamanya akan seperti itu. Nanti akan ditertibkan," kata Subagyo.

Trotoar sepanjang Jalan Bung Karno saat ini tak ubahnya area dagang massal.

Meja lipat, tenda plastik, hingga kompor gas berderet menyita ruang yang semestinya steril untuk pejalan kaki.

Alhasil, warga terpaksa berjalan di badan jalan, bersaing dengan kendaraan dan lalu lalang pengunjung.

Padahal, Jalan Bung Karno dibangun dengan semangat menghadirkan public space modern yang bersih, tertata, dan inklusif.

"Secara konsep kawasan ini ditanam viber optik dan tidak semrawut kabel. Kami ingin ini jadi contoh kawasan yang tertib," terang Subagyo.

Sayangnya, tatanan visual yang rapi justru kontras dengan kondisi permukaan tanah.

Kabel mungkin sudah terkubur, tapi masalah sosial justru muncul ke permukaan: pedagang tumpah ruah, pengamen berseliweran, dan parkir menjamur.

Subagyo menekankan keberadaan PKL menggerakkan roda perekonomian.

Namun, ia juga menegaskan pentingnya keseimbangan.

"Mereka para pelaku UMKM, tapi tidak boleh merebut haknya pejalan kaki. Kita akan tegas, tapi tetap humanis. Harmoni kehidupan akan kita tata," ucapnya.

Menurutnya, shelter untuk relokasi PKL sedang dirancang di beberapa titik.

Bahkan, anggaran kira-kira sebesar Rp1,5 miliar telah disiapkan untuk menata kawasan ini tersebut di tahun 2025.

"Sudah dibuat juga di sebelah selatan. Supaya keramaian bisa merata," ujarnya.

Namun pertanyaannya: apakah pemerintah daerah mampu menertibkan ratusan PKL dengan pendekatan kolaboratif, di tengah kebutuhan hidup harian mereka yang mendesak?

Subagyo juga menyoroti persoalan parkir liar dan potensi retribusi yang belum tergarap maksimal.

Saat ini ada 1.545 juru parkir resmi di Banyumas yang apabila setiap hari menyetor Rp10 ribu lewat QRIS ke rekening pemda maka potensinya besar.

"Kalau mereka dapat Rp100 ribu sehari, masih banyak sisanya. Potensi aslinya bisa Rp23 miliar, padahal target resmi hanya Rp5 miliar," ungkapnya.

Ia menegaskan tidak boleh ada pungli.

Hanya pemda yang berhak melakukan penarikan resmi, entah melalui pajak maupun retribusi.

Meski optimisme terus digaungkan, realitas di lapangan justru menuntut langkah konkret yang cepat dan terukur.

Masyarakat butuh trotoar yang nyaman, pengunjung butuh kawasan yang tertata, dan pedagang kecil butuh kepastian tempat.

Tanpa penataan yang adil dan tegas, Jalan Bung Karno justru terancam menjadi kawasan yang tumbuh tanpa arah.

Ramai tapi semrawut, hidup tapi tidak nyaman.

Di sinilah pentingnya political will dari pemangku kepentingan.

Mengharmonikan pertumbuhan ekonomi, hak publik, dan estetika kota bukan sekadar jargon, tapi pekerjaan teknokratik yang membutuhkan visi dan keberanian.

"Yang punya ide silakan sampaikan. Butuh kekuatan bersama, kesadaran bersama, dan penataan yang demokratis," ujar Subagyo. (jti)