BPJPH Percepat Sertifikasi Produk Halal, Belajar dari Kasus Kuliner Nonhalal di Solo

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) targetkan percepatan 300 ribu sertifikasi halal untuk beragam bidang usaha di Jawa Tengah tahun 2025.

Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Salamat Burhanudin, menuturkan, 300 ribu sertifikasi halal itu meliputi Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) kuliner, kosmetik, dan jasa lainnya.

"150 ribu (bidang usaha) dibiayai oleh Pemprov/pemda.  Kemudian Pembiayaan lainnya didorong dengan stakeholder lain, seperti BUMD, BUMN, Baznas, dan lainnya," tuturnya saat Rapat Koordinasi Fasilitasi Sertifikasi Halal Provinsi Jateng, di Quest Hotel, Kota Semarang, Senin (2/6/2025).

Menurut Mamat, BPJPH menargetkan 3,5 juta sertifikasi halal secara nasional. Saat ini capaian itu pada angka 1,2 juta. Adapun 2 jutaan sertifikasi halal akan diakselerasi bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Baca juga: Sosok dr. Bayu Aji Alumnus UMP, Masih Muda Sudah Jadi Direktur Rumah Sakit

Dirinya berharap akselerasi itu berdampak pada perekonomian khususnya di Jateng. Sebab sertifikat halal menjadi sarana kepastian  produk halal dari produsen kepada konsumen.

Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, kasus viral kuliner non halal di Kota Surakarta  menjadi pembelajaran penting akan pentingnya jaminan kepada konsumen dengan sertifikasi halal.

Oleh sebab itu sertifikasi produk halal sangat penting pada saat ini. Hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah memberikan jaminan keamanan pada warganya dalam kebutuhan produk halal.

"Mudah-mudahan dengan yang kemarin viral itu memotivasi masyarakat untuk segera mensertifikasi halal produknya. Kemudian pelaku usaha bisa tenang dan tentu saja konsumen yang mereka layani juga tenang mengonsumsi produk-produknya," tuturnya.
 

Sumarno menuturkan Pemerintah Provinsi Jateng akselerasi sertifikasi halal dengan jemput bola. Pihaknya akan melakukan sosialisasi, hingga memfasilitasi prosesnya baik melalui dinas terkait, serta pemerintah kabupaten/kota.

"Memang belum sepenuhnya optimal, kita masih punya PR dalam pembiayaan. Bisa dengan CSR, berusaha lagi menggandeng Baznas," imbuhnya.

Rapat koordinasi itu juga dihadiri Pelaksana harian (Plh) Kepala Kementerian Agama, Provinsi Jateng, Wahid Arbani. (rtp)