Lewat Program Alus Dalane, Bupati Fahmi Ungkap Rencana Pembangunan Infrastruktur 5 Tahun

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA —Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyampaikan tanggapan atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029.

Tanggapan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat DPRD, Kamis (22/5/2025).

Salah satu fokus utama jawaban Bupati adalah perencanaan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, yang menjadi sorotan beberapa fraksi. 

Ia menegaskan bahwa program "Alus Dalane" dirancang sebagai langkah strategis yang terukur untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan secara bertahap.

"Program Alus Dalane disusun sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan secara bertahap dan terukur," kata Bupati Fahmi dalam keterangan resmi yang diterima Tribunbanyumas.com, Kamis (22/5/2025). 

Pemerintah Kabupaten telah menetapkan jaringan jalan kabupaten sepanjang 952,6 kilometer melalui Keputusan Bupati Nomor 621/193 Tahun 2023. Hingga tahun 2024, kondisi jalan mantap baru mencapai 68,38 persen.

Target peningkatan pun telah dirancang, yakni 72% pada 2025 dengan kebutuhan anggaran Rp35 miliar; 81% pada 2026 dan 90% pada 2027, masing-masing dengan alokasi Rp93,5 miliar. Selanjutnya, kondisi 90% akan dipertahankan pada tahun 2028 hingga 2030 dengan kebutuhan pemeliharaan sebesar Rp30 miliar per tahun.

Baca juga: Kontes Motor Tingkat Pelajar se Kabupaten Purbalingga Digelar, Wabup Dimas Kasih Apresiasi

Langkah-langkah yang diambil diantaranya ialah perencanaan berbasis data, penganggaran bertahap, prioritas pada ruas strategis, sinergi dengan program provinsi dan pusat, serta penguatan pengawasan dan evaluasi berbasis sistem informasi.

"Kami pastikan bahwa pembangunan ini tidak hanya mengejar angka, tetapi juga menjangkau seluruh wilayah secara adil dan merata, termasuk desa-desa yang selama ini mengalami keterbatasan akses," tegasnya.

Tanggapan tersebut sekaligus merespons pandangan umum dari Fraksi PKB, PKS, Gerindra, dan Partai Amanat Demokrat. Selain itu, Pemkab juga menanggapi masukan Fraksi Partai Golkar mengenai pentingnya peningkatan infrastruktur jalur wisata.

Dalam paparannya, Bupati menilai pengembangan jalur wisata sebagai bagian strategis mendukung Integrated Eco-Tourism Sabuk Gunung Slamet, terutama di kawasan Baturaden–Serang Purbalingga. 

Sejumlah langkah prioritas pun disiapkan, di antaranya pengembangan transportasi terintegrasi antar moda dan antarwilayah, termasuk dukungan terhadap layanan Trans Jateng koridor Purwokerto–Purbalingga serta rencana perluasan koridor hingga Cilacap yang terhubung dengan kereta api dan kawasan wisata maupun industri.

Pemkab juga akan mendorong reaktivasi jalur kereta non-aktif Banyumas–Purbalingga–Wonosobo sebagai infrastruktur penunjang konektivitas antar kabupaten. Selain itu, peningkatan akses transportasi menuju Bandara Jenderal Besar Soedirman dan rencana perpanjangan layanan Trans Jateng ke bandara menjadi bagian dari perencanaan jangka menengah.

“Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari upaya kami mewujudkan sistem transportasi yang tidak hanya efisien, tetapi juga mendukung percepatan pertumbuhan sektor pariwisata secara berkelanjutan,” ujarnya.

Terkait pengelolaan sampah modern, yang disoroti Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra, Bupati menyampaikan bahwa Pemkab tengah mendorong transformasi dari sistem persampahan tradisional menuju sistem yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berorientasi pada zero waste.

Baca juga: Banyumas Tempat Leluhur Prabowo Masuk 5 Besar Kabupaten Paling Maju di Indonesia