Bupati Fahmi Ungkap Rencana Pembangunan Infrastruktur dalam Lima Tahun Kedepan

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA — Perbaikan jalan, pengolahan sanitasi, dan pengelolaan air dan sampah adalah salah satu fokus utama dalam progam prioritas RPJMPD Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029. 

"Program Alus Dalane," menjadi strategi utama untuk mewujudkan wilayah yang terkoneksi dan akses transportasi yang lebih baik. Selain itu, akses hunian layak juga ditingkatkan secara bertahap. Dua hal ini menjadi dasar pembangunan wilayah yang merata dan berkualitas. 

Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, dalam rapat paripurna DPRD acara Penyerahan Raperda RPJMPD Purbalingga tahun 2025-2029, Senin (19/5/2025) mengatakan agar seluruh progam pembangunan dapat disusun secara partisipatif, kolaboratif dan akuntabel. 

"Hal ini guna memastikan bahwa dokumen RPJMPD ini benar-benar mencerminkan kebutuhan, potensi, dan aspirasi pembangunan Kabupaten Purbalingga dalam lima tahun ke depan," katanya dalam keterangan resmi yang diterima Tribunbanyumas.com, Senin (19/5/2025). 

Sanitasi juga menjadi perhatian utama. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) regional akan menjadi solusi lingkungan jangka panjang. Sistem pengelolaan sampah modern juga turut dirancang dalam rencana pembangunan lima tahun mendatang. 

Pemerintah juga akan mengoptimalkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan kualitas udara, menyediakan ruang rekreasi dan memperindah lingkungan. 

Monitoring kualitas air juga akan dilakukan dengan inovasi sistem ON-LIMO untuk memonitoring kualitas air secara real time. Hal ini menjadi bagian dari strategi infrastruktur berkelanjutan dan diharapkan mampu merespon terhadap pencemaran air. 

Isu 'infrastuktur' dan 'lingkungan hidup' di atas merupakan dua dari tujuh sasaran pokok pada Raperda RPJMPD 2025-2029 yang diserahkan di Ruang Rapat DPRD hari ini. 

Baca juga: Ingin Dapat ASN Sesuai Kebutuhan, Bupati Kebumen Lilis Cek Pelaksanaan Tes PPPK di Yogya

Sementara itu, lima sasaran pokok lainnya mencakup terwujudnya perekonomian yang maju dan merata, terwujudnya birokrasi yang inovatif dan berintegritas, desa yang inklusif dan berkelanjutan, kualitas manusia yang unggul dan ketahanan sosial yang adaptif. 

Raperda RPJMPD ini sendiri disusun berdasarkan dokumen teknokratik dan hasil konsultasi publik. Dokumen ini telah melalui validasi oleh Gubernur Jawa Tengah dan instansi terkait. Selanjutnya, rancangan ini dibahas bersama DRPD untuk disepakati menjadi Perda. 

Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur ini dapat menjadi fondasi penting menuju kesejahteraan masyarakat. 

"Kami berharap, dokumen ini menjadi instrumen strategis yang tidak hanya menjawab tantangan pembangunan hari ini, tetapi juga meletakkan fondasi yang kokoh bagi generasi masa depan," pungkasnya.